Pegawai Positif COVID-19, Markas KPK Disemprot Disinfektan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 Agustus 2020
Pegawai Positif COVID-19, Markas KPK Disemprot Disinfektan

Penyemprotan Disinfektan di Gedung KPK. (Foto: KPK).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyemprotan disinfektan dan fogging di seluruh areal gedung KPK pada Sabtu (29/8). Hal itu dilakukan setelah puluhan pegawai lembaga antikorupsi terkonfirmasi positif COVID-19.

"Areal gedung yang dilakukan penyeprotan dan fogging diantaranya seluruh ruangan di Gedung Merah Putih dan Gedung Aclc Kav. C1, Rutan Merah putih, Rutan Kav C1 dan Pomdam Jaya Guntu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (29/8).

Selain gedung dan rutan KPK, Ali mengatakan, penyemprotan disinfektan dan fogging juga dilakukan terhadap seluruh mobil operasional lembaga antirasuah. KPK akan, ditegaskan Ali, berupaya mengantisipas penyebaran virus COVID-19 di lingkungan KPK.

Baca Juga:

Pengawasan RW Zona Merah COVID-19 Perlu Diperketat

Selain itu, dalam beberapa hari ke depan, lembaga yang dikomandoi Filri Bahuri itu akan melakukan tes swab terhadap para pegawainya.

Untuk diketahui, KPK memutuskan untuk menutup seluruh kegiatan atau lockdown di Gedung KPK selama tiga hari, mulai Senin (31/8) hingga Rabu (2/9). Keputusan ini diambil KPK menyusul adanya 23 pegawai serta seorang tahanan yang terkonfirmasi positif COVID-19.

"Tadi telah dilaksanakan rapat pimpinan bersama jajaran eselon I, II. Kemudian kita memutuskan bahwa terhitung nanti sejak hari Senin 31 Agustus sampai dengan hari Rabu tanggal 2 September kita full bekerja dari rumah, dalam artian kantor kita tutup sampai tiga hari tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Jumat (28/8) malam.

Pimpinan KPK berlatar bekalang hakim ini menjelaskan, pegawai lembaga antikorupsi akan kembali masuk bekerja mulai Kamis (3/9). Namun, dengan protokol kesehatan yang diperketat. Salah satunya pembagian shift kerja.

Penyemprotan Gedung KPK
Penyemprotan diinsfektan di Gedung KPK. (Foto: KPK).

"Kita akan kembali masuk bekerja dengan persentase 50-50 itu insyaallah pada hari kamis mendatang," ujarnya.

Terkait dengan penanganan sejumlah perkara, Nawawi mengatakan, pihaknya akan merumuskan kembali pengaturannya. Hal ini mengingat penanganan perkara memiliki batas waktu, terlebih yang tersangkanya telah ditahan.

"Kepada beberapa rekan personel di bagian Deputi Penindakan yang tentu akan disikapi oleh Kedeputian Penindakan bagaimana mungkin kalau mereka tidak bisa ditinggalkan," kata Nawawi. (Pon)

Baca Juga:

Pengawasan RW Zona Merah COVID-19 Perlu Diperketat

#KPK #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 54 menit lalu
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Bagikan