PDIP Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Januari 2020
PDIP Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mendorong DPR membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut mendukung pansus mengungkap dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Termasuk pansus, itu kan kesepakatan di DPR. Sekiranya langkah-langkah itu akan memberikan dukungan pengungkapan kasus tersebut, kami akan memberikan dukungan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Baca Juga:

PPP Dukung Pansus Jiwasraya, Biar Jelas Siapa yang Makan Duitnya

Hasto meminta aparat penegak hukum bekerja cepat untuk mengungkap kasus yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp13,7 Triliun ini.

"Harus bergerak cepat, setelah itu diberikan dukungan melalui upaya-upaya politik, sehingga aparat penegak hukum dapat bekerja bebas tanpa intervensi pihak mana pun," ujar Hasto.

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta. (Antara News/Dewa Wiguna)
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta. (Antara News/Dewa Wiguna)

PDI-P juga meminta semua pihak untuk mengedepankan langkah hukum terkait skandal Jiwasraya ini. Salah satunya, dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait agar segera menangkap terduka pelaku dibalik skandal Jiwasraya.

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi V DPR Tanggapi Dugaan Korupsi Jiwasraya

"Kejahatan kerah putih termasuk financial engineering harus diatasi dengan mengedepankan hukum dan memberikan hukum setimpal kepada mereka. Harus dilakukan segala upaya koordinasi seluruh lembaga penegak hukum termasuk interpol untuk menangkap mereka," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sambangi BPK, Ketua KPK Tegaskan Tak Bahas Kasus Jiwasraya

#Kasus Korupsi #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 2 menit lalu
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Bagikan