Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Petisi penolakan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta (Change.org)
Merahputih.com - Muncul petisi tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.
Petisi ini mulai tersebar di masyarakat Jumat 4 Desember 2021 di laman Change.org.
Baca Juga
Petisi dibuat seorang bernama Andy Budiman. Dalam keterangannya, Andy dengan tegas tidak rela kenaikan RKT yang angkanya fantastik.
Warga Jakarta keberatan uang pajak yang dibayarkan ke pemerintah DKI dipakai untuk memperkaya diri para Legislator Kebon Sirih. Apalah saat ini masa pandemi COVID-19.
"Para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp 700 juta per bulan," ungkap dia.

Menurut dia, angka sebesar Rp888 miliar tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini. Menurutnya, APBD adalah uang rakyat. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat masyarakat.
"Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," tuturnya.
Atas dasar itu, Andy menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan.
Baca Juga
Adapun sudah ada 33 penandatangan atau menyetujui petisi tolak kenaikan RKT DPRD DKI, pada 3 Desember 2020 kemarin.
Hingga pukul 10.03 WIB sudah sebanyak 47 orang yang telah menandatangani petisi gagalkan kenaikan gaji DPRD DKI. Total petisi yang ditargetkan berjumlah 100 tanda tangan petisi. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
