PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar


Anggota BK DPRD DKI fraksi PSI August Hamonangan Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Fraksi PSI Justin di DPRD DKI, Jumat (29/11/2019). ANTARA/Livia Kristianti/pri.
MerahPutih.com - Kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2021 Rp888 miliar masih berpolemik di dewan.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas akan tetap menolak peningkatan RKT meskipun fraksi lain setuju.
Baca Juga
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan mengungkapkan, sejak awal fraksinya tidak pernah menyetujui rencana kenaikan RKT yang angkanya drastis.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera sebesar Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Angka itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.
"Supaya tidak simpang siur, tidak pernah ada kami iyakan adanya kenaikan tersebut," ujar August dalam diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).

Meski pun fraksi lain kekeh untuk meningkatkan anggaran RKT, ucap August, Fraksi PSI nantinya akan dengan lantang menyuarakan pandangan tidak menyetujui dalam Rapat Paripurna (Rapur) APBD Tahun Anggaran 2021 pada Senin (7/12) pekan depan.
"Kembali kami tegaskan bahwa di pandangan umum rapur itu lah hasil akhir bahwa kami menolak tidak setuju adanya kenaikan RKT," paparnya.
Pria Kelahiran Pematang Siantar, 25 Agustus 1969 ini menuturkan, ketegasan Fraksi PSI DKI menolak kenaikan RKT atas dorongan dari PSI DKI dan pusat. Memang, menurut dia, keputusan ini perlu diambil mengingat dalam masa pandemi, di mana warga kini masih dalam kesusahan.
"Kami selalu kembali merasa didukung oleh DPW maupun DPP dan selalu kami berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik kepada warga Jakarta," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga
Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa

RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
