Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Agustus 2019
Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi mengatakan besok akan membagikan pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Terkecuali delapan wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hari ini saat pelantikan ada salah satu anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih menerima pin emas sebagai simbolik.

Baca Juga

Tampung Keluhan Warga, Anggota DPRD DKI Bangun Rumah Aspirasi

Usai Dilantik, Tina Toon Janji Tuntaskan Persoalan Wagub DKI

Sekwan DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengatakan pemberian aksesoris yang dipakai di jas dinas akan dilakukan untuk seluruh fraksi. Namun untuk PSI masih akan dicarikan pin dari kuningan.

"Masih kita cari, kemarin (Minggu) kita cari. Besok dicari lagi kan mereka minta pin kuningan, bukan emas," ujar Yuliadi.

Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi
Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Yuliadi menuturkan, pihaknya tak akan memberikan pin emas kepada Partai yang diketuai Grace Natalie. Pin emas untuk PSI disimpan oleh Sekwan untuk PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan.

'Mereka tidak kami kasih pin emas karena berdasarkan surat pernyataan yang mereka buat kepada kami. Jadi pin kami simpan sebagai cadangan bilamana ada anggota yang PAW," jelas Yuliadi.

Baca Juga:

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

Tolak Pin Emas, Zulhas Tuding PSI Hanya Cari Popularitas

Yuliadi mengungkapkam, pembagian pin emas untuk fraksi lainnya akan dibagikan secara bergilir, mulai dari Selasa (27/8) besok. Pembagian itu Sekwan akan mendatangi fraksi-fraksi di DPRD.

"Kami datangi ke fraksinya masing-masing. Pokoknya pas mereka hadir ya kita kasih, bagi yang belum diterima. Tadi kan baru sebatas simbolis saja peembagiannya," tutupnya.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, kebijakan penolakan pin emas ini tak hanya berlaku di DKI. Seluruh anggota dewan dari PSI di sejumlah daerah juga melakukan hal yang sama.

"Perlu dicatat juga bahwa di PSI ini kebijakan bukan hanya di Jakarta tapi nasional. Kami mengarahkan dan menyepakati bahwa pin yang diterima itu tidak boleh berbahan dasar emas karena bagian dari pemborosan anggaran daerah," ungkapnya.

Baca Juga

Kader PSI di DPRD Mau Diberi Pin, Tapi Bukan dari Emas

Pin Emas Milik PSI Buat Stok Anggota PAW

Saat ini pihaknya belum tahu replika pin dari bahan apa. Karena masih menunggu hasil koordinasi dengan Sekwan. Rencananya akan dibuat dari kuningan.

"Kami sudah cek di beberapa tempat harganya jauh lebih murah. Di Senen harganya Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per pin," tutupnya. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan