Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Agustus 2019
Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi mengatakan besok akan membagikan pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Terkecuali delapan wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hari ini saat pelantikan ada salah satu anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih menerima pin emas sebagai simbolik.

Baca Juga

Tampung Keluhan Warga, Anggota DPRD DKI Bangun Rumah Aspirasi

Usai Dilantik, Tina Toon Janji Tuntaskan Persoalan Wagub DKI

Sekwan DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengatakan pemberian aksesoris yang dipakai di jas dinas akan dilakukan untuk seluruh fraksi. Namun untuk PSI masih akan dicarikan pin dari kuningan.

"Masih kita cari, kemarin (Minggu) kita cari. Besok dicari lagi kan mereka minta pin kuningan, bukan emas," ujar Yuliadi.

Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi
Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Yuliadi menuturkan, pihaknya tak akan memberikan pin emas kepada Partai yang diketuai Grace Natalie. Pin emas untuk PSI disimpan oleh Sekwan untuk PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan.

'Mereka tidak kami kasih pin emas karena berdasarkan surat pernyataan yang mereka buat kepada kami. Jadi pin kami simpan sebagai cadangan bilamana ada anggota yang PAW," jelas Yuliadi.

Baca Juga:

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

Tolak Pin Emas, Zulhas Tuding PSI Hanya Cari Popularitas

Yuliadi mengungkapkam, pembagian pin emas untuk fraksi lainnya akan dibagikan secara bergilir, mulai dari Selasa (27/8) besok. Pembagian itu Sekwan akan mendatangi fraksi-fraksi di DPRD.

"Kami datangi ke fraksinya masing-masing. Pokoknya pas mereka hadir ya kita kasih, bagi yang belum diterima. Tadi kan baru sebatas simbolis saja peembagiannya," tutupnya.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, kebijakan penolakan pin emas ini tak hanya berlaku di DKI. Seluruh anggota dewan dari PSI di sejumlah daerah juga melakukan hal yang sama.

"Perlu dicatat juga bahwa di PSI ini kebijakan bukan hanya di Jakarta tapi nasional. Kami mengarahkan dan menyepakati bahwa pin yang diterima itu tidak boleh berbahan dasar emas karena bagian dari pemborosan anggaran daerah," ungkapnya.

Baca Juga

Kader PSI di DPRD Mau Diberi Pin, Tapi Bukan dari Emas

Pin Emas Milik PSI Buat Stok Anggota PAW

Saat ini pihaknya belum tahu replika pin dari bahan apa. Karena masih menunggu hasil koordinasi dengan Sekwan. Rencananya akan dibuat dari kuningan.

"Kami sudah cek di beberapa tempat harganya jauh lebih murah. Di Senen harganya Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per pin," tutupnya. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Pemerintah DKI Jakarta harus memperbaiki kembali tata ruang Ibu Kota agar masalah banjir dapat teratasi.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Indonesia
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov DKI melakukan patroli dan perbaikan cepat demi keselamatan pengendara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Indonesia
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Persoalan klasik banjir tiap tahun masih saja terjadi menyusahkan warga Ibu Kota.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Indonesia
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Kasus kematian terkait dengan banjir ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Pemprov DKI harus bisa melindungi nyawa penduduknya.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Bagikan