Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Agustus 2019
Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi mengatakan besok akan membagikan pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Terkecuali delapan wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hari ini saat pelantikan ada salah satu anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih menerima pin emas sebagai simbolik.

Baca Juga

Tampung Keluhan Warga, Anggota DPRD DKI Bangun Rumah Aspirasi

Usai Dilantik, Tina Toon Janji Tuntaskan Persoalan Wagub DKI

Sekwan DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengatakan pemberian aksesoris yang dipakai di jas dinas akan dilakukan untuk seluruh fraksi. Namun untuk PSI masih akan dicarikan pin dari kuningan.

"Masih kita cari, kemarin (Minggu) kita cari. Besok dicari lagi kan mereka minta pin kuningan, bukan emas," ujar Yuliadi.

Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi
Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Yuliadi menuturkan, pihaknya tak akan memberikan pin emas kepada Partai yang diketuai Grace Natalie. Pin emas untuk PSI disimpan oleh Sekwan untuk PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan.

'Mereka tidak kami kasih pin emas karena berdasarkan surat pernyataan yang mereka buat kepada kami. Jadi pin kami simpan sebagai cadangan bilamana ada anggota yang PAW," jelas Yuliadi.

Baca Juga:

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

Tolak Pin Emas, Zulhas Tuding PSI Hanya Cari Popularitas

Yuliadi mengungkapkam, pembagian pin emas untuk fraksi lainnya akan dibagikan secara bergilir, mulai dari Selasa (27/8) besok. Pembagian itu Sekwan akan mendatangi fraksi-fraksi di DPRD.

"Kami datangi ke fraksinya masing-masing. Pokoknya pas mereka hadir ya kita kasih, bagi yang belum diterima. Tadi kan baru sebatas simbolis saja peembagiannya," tutupnya.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, kebijakan penolakan pin emas ini tak hanya berlaku di DKI. Seluruh anggota dewan dari PSI di sejumlah daerah juga melakukan hal yang sama.

"Perlu dicatat juga bahwa di PSI ini kebijakan bukan hanya di Jakarta tapi nasional. Kami mengarahkan dan menyepakati bahwa pin yang diterima itu tidak boleh berbahan dasar emas karena bagian dari pemborosan anggaran daerah," ungkapnya.

Baca Juga

Kader PSI di DPRD Mau Diberi Pin, Tapi Bukan dari Emas

Pin Emas Milik PSI Buat Stok Anggota PAW

Saat ini pihaknya belum tahu replika pin dari bahan apa. Karena masih menunggu hasil koordinasi dengan Sekwan. Rencananya akan dibuat dari kuningan.

"Kami sudah cek di beberapa tempat harganya jauh lebih murah. Di Senen harganya Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per pin," tutupnya. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan