Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Agustus 2019
Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi mengatakan besok akan membagikan pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Terkecuali delapan wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hari ini saat pelantikan ada salah satu anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih menerima pin emas sebagai simbolik.

Baca Juga

Tampung Keluhan Warga, Anggota DPRD DKI Bangun Rumah Aspirasi

Usai Dilantik, Tina Toon Janji Tuntaskan Persoalan Wagub DKI

Sekwan DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengatakan pemberian aksesoris yang dipakai di jas dinas akan dilakukan untuk seluruh fraksi. Namun untuk PSI masih akan dicarikan pin dari kuningan.

"Masih kita cari, kemarin (Minggu) kita cari. Besok dicari lagi kan mereka minta pin kuningan, bukan emas," ujar Yuliadi.

Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi
Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Yuliadi menuturkan, pihaknya tak akan memberikan pin emas kepada Partai yang diketuai Grace Natalie. Pin emas untuk PSI disimpan oleh Sekwan untuk PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan.

'Mereka tidak kami kasih pin emas karena berdasarkan surat pernyataan yang mereka buat kepada kami. Jadi pin kami simpan sebagai cadangan bilamana ada anggota yang PAW," jelas Yuliadi.

Baca Juga:

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

Tolak Pin Emas, Zulhas Tuding PSI Hanya Cari Popularitas

Yuliadi mengungkapkam, pembagian pin emas untuk fraksi lainnya akan dibagikan secara bergilir, mulai dari Selasa (27/8) besok. Pembagian itu Sekwan akan mendatangi fraksi-fraksi di DPRD.

"Kami datangi ke fraksinya masing-masing. Pokoknya pas mereka hadir ya kita kasih, bagi yang belum diterima. Tadi kan baru sebatas simbolis saja peembagiannya," tutupnya.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, kebijakan penolakan pin emas ini tak hanya berlaku di DKI. Seluruh anggota dewan dari PSI di sejumlah daerah juga melakukan hal yang sama.

"Perlu dicatat juga bahwa di PSI ini kebijakan bukan hanya di Jakarta tapi nasional. Kami mengarahkan dan menyepakati bahwa pin yang diterima itu tidak boleh berbahan dasar emas karena bagian dari pemborosan anggaran daerah," ungkapnya.

Baca Juga

Kader PSI di DPRD Mau Diberi Pin, Tapi Bukan dari Emas

Pin Emas Milik PSI Buat Stok Anggota PAW

Saat ini pihaknya belum tahu replika pin dari bahan apa. Karena masih menunggu hasil koordinasi dengan Sekwan. Rencananya akan dibuat dari kuningan.

"Kami sudah cek di beberapa tempat harganya jauh lebih murah. Di Senen harganya Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per pin," tutupnya. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Bagikan