Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Agustus 2019
Mulai Besok Pin Emas Dikirim Bergilir ke Anggota DPRD DKI, Kecuali Fraksi PSI

Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi mengatakan besok akan membagikan pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Terkecuali delapan wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hari ini saat pelantikan ada salah satu anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih menerima pin emas sebagai simbolik.

Baca Juga

Tampung Keluhan Warga, Anggota DPRD DKI Bangun Rumah Aspirasi

Usai Dilantik, Tina Toon Janji Tuntaskan Persoalan Wagub DKI

Sekwan DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengatakan pemberian aksesoris yang dipakai di jas dinas akan dilakukan untuk seluruh fraksi. Namun untuk PSI masih akan dicarikan pin dari kuningan.

"Masih kita cari, kemarin (Minggu) kita cari. Besok dicari lagi kan mereka minta pin kuningan, bukan emas," ujar Yuliadi.

Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi
Sekretarias Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi. Foto: MP/Asropih

Yuliadi menuturkan, pihaknya tak akan memberikan pin emas kepada Partai yang diketuai Grace Natalie. Pin emas untuk PSI disimpan oleh Sekwan untuk PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan.

'Mereka tidak kami kasih pin emas karena berdasarkan surat pernyataan yang mereka buat kepada kami. Jadi pin kami simpan sebagai cadangan bilamana ada anggota yang PAW," jelas Yuliadi.

Baca Juga:

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

Tolak Pin Emas, Zulhas Tuding PSI Hanya Cari Popularitas

Yuliadi mengungkapkam, pembagian pin emas untuk fraksi lainnya akan dibagikan secara bergilir, mulai dari Selasa (27/8) besok. Pembagian itu Sekwan akan mendatangi fraksi-fraksi di DPRD.

"Kami datangi ke fraksinya masing-masing. Pokoknya pas mereka hadir ya kita kasih, bagi yang belum diterima. Tadi kan baru sebatas simbolis saja peembagiannya," tutupnya.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, kebijakan penolakan pin emas ini tak hanya berlaku di DKI. Seluruh anggota dewan dari PSI di sejumlah daerah juga melakukan hal yang sama.

"Perlu dicatat juga bahwa di PSI ini kebijakan bukan hanya di Jakarta tapi nasional. Kami mengarahkan dan menyepakati bahwa pin yang diterima itu tidak boleh berbahan dasar emas karena bagian dari pemborosan anggaran daerah," ungkapnya.

Baca Juga

Kader PSI di DPRD Mau Diberi Pin, Tapi Bukan dari Emas

Pin Emas Milik PSI Buat Stok Anggota PAW

Saat ini pihaknya belum tahu replika pin dari bahan apa. Karena masih menunggu hasil koordinasi dengan Sekwan. Rencananya akan dibuat dari kuningan.

"Kami sudah cek di beberapa tempat harganya jauh lebih murah. Di Senen harganya Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per pin," tutupnya. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan