Headline

Tolak Pin Emas, Zulhas Tuding PSI Hanya Cari Popularitas

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
 Tolak Pin Emas, Zulhas Tuding PSI Hanya Cari Popularitas

Ketua MPR Zulkifli hasan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya mendongkrak popularitas terkait penolakannya mengenai pengadaan pin emas bagi anggota DPRD DKI periode 2019-2024.

Menurut dia, bila partai yang dipimpin oleh Grace Natalie menolak tak usah diterima saat kader PSI menduduki kursi anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih.

Baca Juga:

PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

"Ngapain cari-cari popularitas dari situ menurut saya kalau gak mau jangan diambil. Kelar. Gak usah diambil ini ngomong sepanjang tapi nanti ngambil juga," kata Zulhas di Jakarta, Minggu (25/8).

Disamping itu menurut dia, persoalan pin emas tak usah dipersoalkan dan dipanjangkan. Lebih baik msyarakat memikirkan kondisi Papua saat ini.

"Aduh kita soal pin aja ribut. Ya ini negara ini Papua lebih gede. pin itu kalau gak mau," tuturnya.

Ketua Umum PSI Grace Natalie
Ketua Umum PSI Grace Natalie (tengah) saat tanggapi pernyataan Zulhas soal pin emas (MP/Asropih)

Saat dikonfirmasi terkait ucapan Zulhas, Ketua Umum PSI, Grace Natalie mengatakan bahwa dalam aturan Permendagri yang tertuang dalam turunan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak diwajibkan menggunakan bahan dasar dari emas.

"Komitmen kami karena menurut peraturan di kementerian rasanya tak diwajibkan berbahan dasar emas," balas Grace.

Baca Juga:

Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Menurut dia juga, anggaran pengadaan pin emas yang mencapai 1,3 miliar dirasa nilainya cukup tinggi untuk sebuah aksesoris anggota dewan.

"Buat kami uang Rp1 Miliar itu banyak, itu baru di DKI ya belum lagi dikali dengan tempat-tempat lain. Saya rasa di tempat lain ada juga kok yang ternyata gak emas," jelasnya.

Apalagi pin emas, lanjut Grace, tak berpengaruh pada kerja anggota dewan. Untuk itu kata dia, lebih baik pengadaan pin emas diminimalisir.

"Itu tidak terkait produktivitas sama sekali. Jadi, kalau bisa diirit kenapa enggak," tutup Grace Natalie.(Asp)

Baca Juga:

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

#Ketua MPR #Grace Natalie #PSI #Zulkifli Hasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi santai hujatan netizen terhadap dirinya. Ia dianggap pencitraan saat memanggul beras.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Indonesia
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Zulhas mengungkapkan aksi panggul beras yang dilakukannya kini menjadi bahan candaan warga.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Indonesia
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Ia melihat bukti kayu hanyut tebangan lama dan mendesak pemerintah awasi hutan secara tegas dan konsisten
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Ketua MPR RI Ahmad Muzani Terima Gelar Adat Melayu Dato Seri Diwangsa Wira Perdana di Kepri
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima gelar adat Melayu Dato Seri Diwangsa Wira Perdana di Kepri dan berikrar menjaga nilai-nilai budaya Melayu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Ketua MPR RI Ahmad Muzani Terima Gelar Adat Melayu Dato Seri Diwangsa Wira Perdana di Kepri
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Bagikan