Headline

PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
 PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

PSI DKI Jakarta heran anak buah Anies tak paham terumbu karang dilarang pemakaiannya (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutiih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad kecewa dengan kinerja Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzi Marsitawati yang telah ceroboh menggunakan terumbu karang sebagai bagian dari instalasi Gabion alias Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

"Batu gabion dari batu karang, kan dilarang UU. Suzy malah gatau," ujar Idris saat menggelar acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) dengan mengusung tema 'Siap Kerja & Siap Diawasi' di Novotel, Jakarta Barat, Minggu (25/8).

Baca Juga:

Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Ia pun heran seorang pejabat tinggi di Dinas Kehutanan tak tahu bahan Bronjong pengganti getah getih. Idris mempertanyakan bagaimana proses penganggaran sehingga Kepala Dinas tidak tahu rencana anggaran kegiatan secara detail instalasi Gabion.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Ahmad Idris
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

"Kalo temen-teman tau di apbd.jakarta.go.id itu kan ada rincian detail bahan baku yang akan dibeli atau diadakan," tutur dia.

"Kalau menurut kami yang menjadi sangat aneh kenapa ada program pemerintah yang kepala dinasnya sendiri gak tahu bahannya seperti apa padahal ini proses eksekusi yang sebagai kepala dinas harus tahu," sambung dia.

Untuk itu, kata Idris, kader PSI yang menduduki kursi DPRD DKI periode 2019-2024 akan menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota Legislatif di DKI Jakarta terkait budgeting.

"Karena budgeting itu kan berada dalam fungsi dan tugas kami," lanjutnya.

Baca Juga:

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

Lanjutnya, PSI juga memastikan, dalam proses penganggaran di DPRD DKi akan berjalan terbuka agar msyarakat tahu.

"Proses ini yang sebetulnya kita rindukan sebetulnya. Ada proses dengan publik. Partisipatif dari banyak pihak sehingga kami sebgi anggota dewan juga terbantu. Karena kami punya keterbatasan. Belum tentu semua masalah kami tahu," tutupnya.

Sebelumnya, pemerhati isu lingkungan, Riyanni Djangkaru penasaran dan memiliki keinginan mengetahui bagian dari instalasi Gabion alias Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Setelah mendekati dan melihat langsung karya instalasi milik pemerintahan Gubernur Anies Baswedan itu, ada sejumlah terumbu karang yang dilindungi dalam bronjong pengganti getah getih.(Asp)

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

#PSI #Anggota DPRD #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan