Headline

PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
 PSI Heran Anak Buah Anies Tidak Tahu Instalasi Gabion dari Terumbu Karang

PSI DKI Jakarta heran anak buah Anies tak paham terumbu karang dilarang pemakaiannya (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutiih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad kecewa dengan kinerja Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzi Marsitawati yang telah ceroboh menggunakan terumbu karang sebagai bagian dari instalasi Gabion alias Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

"Batu gabion dari batu karang, kan dilarang UU. Suzy malah gatau," ujar Idris saat menggelar acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) dengan mengusung tema 'Siap Kerja & Siap Diawasi' di Novotel, Jakarta Barat, Minggu (25/8).

Baca Juga:

Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Ia pun heran seorang pejabat tinggi di Dinas Kehutanan tak tahu bahan Bronjong pengganti getah getih. Idris mempertanyakan bagaimana proses penganggaran sehingga Kepala Dinas tidak tahu rencana anggaran kegiatan secara detail instalasi Gabion.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Ahmad Idris
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

"Kalo temen-teman tau di apbd.jakarta.go.id itu kan ada rincian detail bahan baku yang akan dibeli atau diadakan," tutur dia.

"Kalau menurut kami yang menjadi sangat aneh kenapa ada program pemerintah yang kepala dinasnya sendiri gak tahu bahannya seperti apa padahal ini proses eksekusi yang sebagai kepala dinas harus tahu," sambung dia.

Untuk itu, kata Idris, kader PSI yang menduduki kursi DPRD DKI periode 2019-2024 akan menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota Legislatif di DKI Jakarta terkait budgeting.

"Karena budgeting itu kan berada dalam fungsi dan tugas kami," lanjutnya.

Baca Juga:

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

Lanjutnya, PSI juga memastikan, dalam proses penganggaran di DPRD DKi akan berjalan terbuka agar msyarakat tahu.

"Proses ini yang sebetulnya kita rindukan sebetulnya. Ada proses dengan publik. Partisipatif dari banyak pihak sehingga kami sebgi anggota dewan juga terbantu. Karena kami punya keterbatasan. Belum tentu semua masalah kami tahu," tutupnya.

Sebelumnya, pemerhati isu lingkungan, Riyanni Djangkaru penasaran dan memiliki keinginan mengetahui bagian dari instalasi Gabion alias Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Setelah mendekati dan melihat langsung karya instalasi milik pemerintahan Gubernur Anies Baswedan itu, ada sejumlah terumbu karang yang dilindungi dalam bronjong pengganti getah getih.(Asp)

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

#PSI #Anggota DPRD #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan