Headline

Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
 Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad menegaskan bahwa kader PSI yang nanti menduduki kursi DPRD DKI akan masuk dalam Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Menurut Idris, masuknya anggota PSI ke tim Pansus agar proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno lebih transparan. Ia mengklaim bahwa pemilihan DKI 2 pada masa DPRD periode 2014-2019 tertutup.

Baca Juga:

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

"Untuk wagub, pansus, kami pasti akan terlibat dan mendorong dengan sikap sebelumnya, adalah keterbukaan proses. Kami mendorong ada public hearing, atau interview terbuka di mana waktunya bukan saat sebelum voting," ujar Idris saat menggelar acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) dengan mengusung tema 'Siap Kerja & Siap Diawasi' di Novotel, Jakarta Barat, Minggu (25/8).

Idris Ahamd anggota DPRD DKI Jakarta terpilih Idris Ahmad
Ahmad Idris anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI (MP/Asropih)

Idris juga meninginkan, pemilihan pendamping Anies dilaksanakan secara bertahap dan melalui serangkaian proses terbuka dengan waktu yang ideal.

"Sehingga saat pemilihan benar-benar kita menggunakan hak suara, atau menyepakati suara untuk wagub," tuturnya.

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Dalam proses Wagub DKI, lanjut Idris, nantinya PSI akan menyaring jabatan kursi DKI 2 dengan memiliki kriteria yang telah dibahas partainya yakni sosok yang bersih dari masalah intoleransi dan korupsi. Bila saja proses pemilihan DKI kembali pada tahap awal.

Namun lanjut dia, Cawagub DKI Jakarta berasal dari partai pengusung Anies-Sandi 2017 lalu yakni Partai Gerindra dan PKS.

"Kami akan publikasikan kriteria apa yg akan kami sepakati secara fraksi jadi prinsip utama. Sebagai gambaran awal tidak boleh masalah intoleransi dan korupsi," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

PSI Surati Anies Cari Lahan Baru Tampung Imigran Pencari Suaka

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan