Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran
Eddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad menegaskan bahwa kader PSI yang nanti menduduki kursi DPRD DKI akan masuk dalam Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.
Menurut Idris, masuknya anggota PSI ke tim Pansus agar proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno lebih transparan. Ia mengklaim bahwa pemilihan DKI 2 pada masa DPRD periode 2014-2019 tertutup.
Baca Juga:
Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga
"Untuk wagub, pansus, kami pasti akan terlibat dan mendorong dengan sikap sebelumnya, adalah keterbukaan proses. Kami mendorong ada public hearing, atau interview terbuka di mana waktunya bukan saat sebelum voting," ujar Idris saat menggelar acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) dengan mengusung tema 'Siap Kerja & Siap Diawasi' di Novotel, Jakarta Barat, Minggu (25/8).
Idris juga meninginkan, pemilihan pendamping Anies dilaksanakan secara bertahap dan melalui serangkaian proses terbuka dengan waktu yang ideal.
"Sehingga saat pemilihan benar-benar kita menggunakan hak suara, atau menyepakati suara untuk wagub," tuturnya.
Baca Juga:
Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan
Dalam proses Wagub DKI, lanjut Idris, nantinya PSI akan menyaring jabatan kursi DKI 2 dengan memiliki kriteria yang telah dibahas partainya yakni sosok yang bersih dari masalah intoleransi dan korupsi. Bila saja proses pemilihan DKI kembali pada tahap awal.
Namun lanjut dia, Cawagub DKI Jakarta berasal dari partai pengusung Anies-Sandi 2017 lalu yakni Partai Gerindra dan PKS.
"Kami akan publikasikan kriteria apa yg akan kami sepakati secara fraksi jadi prinsip utama. Sebagai gambaran awal tidak boleh masalah intoleransi dan korupsi," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
PSI Surati Anies Cari Lahan Baru Tampung Imigran Pencari Suaka
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
