Headline

Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
 Ngotot Masuk Pansus Wagub DKI, PSI Siap Bendung Cawagub Intoleran

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad menegaskan bahwa kader PSI yang nanti menduduki kursi DPRD DKI akan masuk dalam Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Menurut Idris, masuknya anggota PSI ke tim Pansus agar proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno lebih transparan. Ia mengklaim bahwa pemilihan DKI 2 pada masa DPRD periode 2014-2019 tertutup.

Baca Juga:

Usai Pelantikan, PSI Janji Langsung Turun ke Lapangan Tangani Masalah Warga

"Untuk wagub, pansus, kami pasti akan terlibat dan mendorong dengan sikap sebelumnya, adalah keterbukaan proses. Kami mendorong ada public hearing, atau interview terbuka di mana waktunya bukan saat sebelum voting," ujar Idris saat menggelar acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) dengan mengusung tema 'Siap Kerja & Siap Diawasi' di Novotel, Jakarta Barat, Minggu (25/8).

Idris Ahamd anggota DPRD DKI Jakarta terpilih Idris Ahmad
Ahmad Idris anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI (MP/Asropih)

Idris juga meninginkan, pemilihan pendamping Anies dilaksanakan secara bertahap dan melalui serangkaian proses terbuka dengan waktu yang ideal.

"Sehingga saat pemilihan benar-benar kita menggunakan hak suara, atau menyepakati suara untuk wagub," tuturnya.

Baca Juga:

Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Dalam proses Wagub DKI, lanjut Idris, nantinya PSI akan menyaring jabatan kursi DKI 2 dengan memiliki kriteria yang telah dibahas partainya yakni sosok yang bersih dari masalah intoleransi dan korupsi. Bila saja proses pemilihan DKI kembali pada tahap awal.

Namun lanjut dia, Cawagub DKI Jakarta berasal dari partai pengusung Anies-Sandi 2017 lalu yakni Partai Gerindra dan PKS.

"Kami akan publikasikan kriteria apa yg akan kami sepakati secara fraksi jadi prinsip utama. Sebagai gambaran awal tidak boleh masalah intoleransi dan korupsi," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

PSI Surati Anies Cari Lahan Baru Tampung Imigran Pencari Suaka

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan