Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 18 Juli 2019
Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman pagi ini berencana mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest.

Laporan tersebut dilatarbelakangi ucapan Rian yang menyebut ada politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI yang masih diproses oleh pansus.

Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

"Hari Ini, 18 Juli 2019 pukul 09.00, saya Taufiqurrahman, akan melaporkan saudara Rian Ernest Tanudjaja, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi DKI Jakarta, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)," ungkapnya lewat keterangan resmi, Kamis (12/7).

Sebelumnya, para anggota DPRD DKI Jakarta geram atas ucapan Rian Ernest. Pernyataan Rian soal politik uang dianggap menjelekkan citra anggota legislatif Kebon Sirih. Mereka meminta Rian memberikan bukti atas pernyataannya tersebut.

"Saya dari Fraksi Nasdem merasa PSI juga harus membuktikan apa yang dia sampaikan itu tidak melanggar aturan yang ada," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)

Tak hanya itu dua politkus dari PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung Cawagub juga tak tinggal diam atas pernyatan Rian. Ketua Fraksi PKS Abdurahman Suhami meminta bukti tudingan itu karena pernyatan bisa merusak marwah institusi DPRD DKI.

"Pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ujar Suhaimi.

Baca Juga: Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka

Lain lagi dengan Ketua Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik dia setuju bila proses pemilihan Wagub diawasi. Namun tudingan mengenai praktik politik uang ini juga harus dibuktikan.

"Kita kan baru dengar-dengar aja. Disuruh buktiin aja, saya kira setujulah untuk diawasi. Kemudian harus dibuktiin jangan cuma ngomong gitu loh. Saran saya bunyiin dong ayo kita proses. Saya sebagai ketua Gerindra akan mensuport itu," ucapnya. (Knu)

#PSI #DPRD #Wagub DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Menyatakan siap kerja keras untuk PSI.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Bagikan