Sebut Pemilihan Wagub Ada Politik Uang, Bos PSI Jakarta Dipolisikan
Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih
Merahputih.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman pagi ini berencana mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest.
Laporan tersebut dilatarbelakangi ucapan Rian yang menyebut ada politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI yang masih diproses oleh pansus.
Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI
"Hari Ini, 18 Juli 2019 pukul 09.00, saya Taufiqurrahman, akan melaporkan saudara Rian Ernest Tanudjaja, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi DKI Jakarta, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)," ungkapnya lewat keterangan resmi, Kamis (12/7).
Sebelumnya, para anggota DPRD DKI Jakarta geram atas ucapan Rian Ernest. Pernyataan Rian soal politik uang dianggap menjelekkan citra anggota legislatif Kebon Sirih. Mereka meminta Rian memberikan bukti atas pernyataannya tersebut.
"Saya dari Fraksi Nasdem merasa PSI juga harus membuktikan apa yang dia sampaikan itu tidak melanggar aturan yang ada," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.
Tak hanya itu dua politkus dari PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung Cawagub juga tak tinggal diam atas pernyatan Rian. Ketua Fraksi PKS Abdurahman Suhami meminta bukti tudingan itu karena pernyatan bisa merusak marwah institusi DPRD DKI.
"Pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ujar Suhaimi.
Baca Juga: Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka
Lain lagi dengan Ketua Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik dia setuju bila proses pemilihan Wagub diawasi. Namun tudingan mengenai praktik politik uang ini juga harus dibuktikan.
"Kita kan baru dengar-dengar aja. Disuruh buktiin aja, saya kira setujulah untuk diawasi. Kemudian harus dibuktiin jangan cuma ngomong gitu loh. Saran saya bunyiin dong ayo kita proses. Saya sebagai ketua Gerindra akan mensuport itu," ucapnya. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar