Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 17 Juli 2019
Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menanggapi ramainya rumor soal indikasi politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur (wagub) DKI yang dilontarkan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest.

Menurut Pangi, rumor itu dimunculkan sebagai kritikan PSI ke Dewan Legislatif Kebon Sirih terkait lamanya proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2.

Baca Juga: Demokrat Nilai PSI Hina DPRD DKI Terkait Isu Politik Uang Pemilihan Wagub

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago

"Mereka ingin menunjukkan eksistensi, dan membuka tradisi buruk partai lama, dengan lamanya pemilihan wagub serta kesan tertutup. PSI memberikan sinyal peringatan dini," kata Pangi saat dikonfirmasi wartawan Rabu (17/7).

Namun demikian, Pangi menuturkan, Rian Ernest harus segera membuktikan pernyataannya terkait adanya politik uang di DPRD DKI dalam pemilihan Wagub DKI. Menurut dia, bila bukti tidak secepatnya dimunculkan maka anggota DPRD DKI akan terus menyerang PSI.

Baca Juga: PSI Sebar Isu Politik Uang Seleksi Pengganti Sandi, PDIP: Sebut Namanya!

"Jadi, ketika tidak bisa membuktikan, PSI cuma melempar bola liar, kembali lagi ke PSI. Dia menyerang ke dewan yang mengurusi pemilihan wagub menuding ada transaksi politik, malah diserang balik kan, diminta buktikan oleh PKS, Gerindra, bahkan PDIP, mereka enggak bisa mengungkap," tutur dia.

Pangi mengungkapkan 'bola liar politik uang' yang dilempar PSI itu bisa saja sebagai strateginya dalam 'mencari muka' kepada para senior legislatif Kebon Sirih.

Rian Ernest. Foto: MP/Asropih

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

"Hal lain, bisa saja ini strategi politik PSI yang ingin menampakkan wajah ke DPRD, senior senior mereka nanti, kalau mereka ini kecil-kecil cabe rawit," tutupnya. (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - 37 menit lalu
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Bagikan