Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 17 Juli 2019
Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menanggapi ramainya rumor soal indikasi politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur (wagub) DKI yang dilontarkan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest.

Menurut Pangi, rumor itu dimunculkan sebagai kritikan PSI ke Dewan Legislatif Kebon Sirih terkait lamanya proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno di kursi DKI 2.

Baca Juga: Demokrat Nilai PSI Hina DPRD DKI Terkait Isu Politik Uang Pemilihan Wagub

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago

"Mereka ingin menunjukkan eksistensi, dan membuka tradisi buruk partai lama, dengan lamanya pemilihan wagub serta kesan tertutup. PSI memberikan sinyal peringatan dini," kata Pangi saat dikonfirmasi wartawan Rabu (17/7).

Namun demikian, Pangi menuturkan, Rian Ernest harus segera membuktikan pernyataannya terkait adanya politik uang di DPRD DKI dalam pemilihan Wagub DKI. Menurut dia, bila bukti tidak secepatnya dimunculkan maka anggota DPRD DKI akan terus menyerang PSI.

Baca Juga: PSI Sebar Isu Politik Uang Seleksi Pengganti Sandi, PDIP: Sebut Namanya!

"Jadi, ketika tidak bisa membuktikan, PSI cuma melempar bola liar, kembali lagi ke PSI. Dia menyerang ke dewan yang mengurusi pemilihan wagub menuding ada transaksi politik, malah diserang balik kan, diminta buktikan oleh PKS, Gerindra, bahkan PDIP, mereka enggak bisa mengungkap," tutur dia.

Pangi mengungkapkan 'bola liar politik uang' yang dilempar PSI itu bisa saja sebagai strateginya dalam 'mencari muka' kepada para senior legislatif Kebon Sirih.

Rian Ernest. Foto: MP/Asropih

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

"Hal lain, bisa saja ini strategi politik PSI yang ingin menampakkan wajah ke DPRD, senior senior mereka nanti, kalau mereka ini kecil-kecil cabe rawit," tutupnya. (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan