Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Januari 2022
Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Ilustrasi - Bendera PKS. (Foto: MP/ Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Edy Mulyadi terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Ungkapan Edy dinilai melukai hati warga Kalimantan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, sudah seharusnya masyarakat untuk rendah hati mau memaafkan Edy Mulyadi karena ia sudah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

Menurut Aziz, bila diterjemahkan dalam bahasa ke seharian warga Betawi, kata jin buang anak itu artinya lokasi yang dimaksud jauh dari keramaian.

Baca Juga:

PKS Bela Edy Mulyadi, Tifatul: Tidak Ada Delik Hukumnya

"Tentang jin buang anak ya. Saya sudah baca tadi pagi, saya liat beliau sudah minta maaf sudah ada beritanya kalau beliau minta maaf, namanya istilah orang Betawi tempat jin buat anak itu maksudnya jauh," ucap Aziz di Jakarta, Senin (24/1).

Ketua Komisi B DPRD DKI ini mengklaim, Edy bukan kader PKS walaupun memang pernah menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ditegaskan Aziz, meskipun pernah jadi caleg PKS, tapi tidak serta merta sebagai anggota PKS.

"Waktu itu memang ketika jadi caleg harus memenuhi syarat harus ada kartu tanda anggota, tapi setelah beliau tidak lolos ya beliau tidak lagi tergabung dalam PKS," ucapnya.

Baca Juga:

Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Kendati begitu, menurut dia, ucapan Edy itu merupakan suara rakyat tak perlu lagi dipersoalkan. Kritik dan saran merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.

"Saya kira kita harus bijak lah terlepas partai apa pun, selama memberikan masukan kita harus terima. Karena ini masukan yang positif dan memang harus ditindaklanjuti pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, video pernyataan Edy Mulyadi menjadi viral di media sosial terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Selain itu, Edy Mulyadi juga menyinggung Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil sikap soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPD Minta Polisi Tangkap Edy Mulyadi

#PKS #Ujaran Kebencian #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Bagikan