Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Januari 2022
Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Ilustrasi - Bendera PKS. (Foto: MP/ Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Edy Mulyadi terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Ungkapan Edy dinilai melukai hati warga Kalimantan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, sudah seharusnya masyarakat untuk rendah hati mau memaafkan Edy Mulyadi karena ia sudah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

Menurut Aziz, bila diterjemahkan dalam bahasa ke seharian warga Betawi, kata jin buang anak itu artinya lokasi yang dimaksud jauh dari keramaian.

Baca Juga:

PKS Bela Edy Mulyadi, Tifatul: Tidak Ada Delik Hukumnya

"Tentang jin buang anak ya. Saya sudah baca tadi pagi, saya liat beliau sudah minta maaf sudah ada beritanya kalau beliau minta maaf, namanya istilah orang Betawi tempat jin buat anak itu maksudnya jauh," ucap Aziz di Jakarta, Senin (24/1).

Ketua Komisi B DPRD DKI ini mengklaim, Edy bukan kader PKS walaupun memang pernah menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ditegaskan Aziz, meskipun pernah jadi caleg PKS, tapi tidak serta merta sebagai anggota PKS.

"Waktu itu memang ketika jadi caleg harus memenuhi syarat harus ada kartu tanda anggota, tapi setelah beliau tidak lolos ya beliau tidak lagi tergabung dalam PKS," ucapnya.

Baca Juga:

Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Kendati begitu, menurut dia, ucapan Edy itu merupakan suara rakyat tak perlu lagi dipersoalkan. Kritik dan saran merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.

"Saya kira kita harus bijak lah terlepas partai apa pun, selama memberikan masukan kita harus terima. Karena ini masukan yang positif dan memang harus ditindaklanjuti pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, video pernyataan Edy Mulyadi menjadi viral di media sosial terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Selain itu, Edy Mulyadi juga menyinggung Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil sikap soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPD Minta Polisi Tangkap Edy Mulyadi

#PKS #Ujaran Kebencian #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Perbedaan antara opini tajam, ujaran kebencian, dan hoaks sering kabur, tetapi secara hukum dan etika publik, pembatasan merupakan hal yang penting.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Terancam 6 Tahun Bui, Ini Jejak Pelarian Resbob Sebelum Diringkus di Semarang
YouTuber Muhammad Adimas Firdaus PS atau Resbob resmi menyandang status tersangka dan kini sudah ditahan di Polda Jawa Barat (Jabar)
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
Terancam 6 Tahun Bui, Ini Jejak Pelarian Resbob Sebelum Diringkus di Semarang
Indonesia
Resbob Ditangkap Polda Jabar, Sempat Kabur dan Pindah-pindah Tempat
Resbob akhirnya ditangkap Polda Jabar, Senin (15/12). Sebelum ditangkap, ia sempat kabur dan pindah-pindah tempat.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Resbob Ditangkap Polda Jabar, Sempat Kabur dan Pindah-pindah Tempat
Indonesia
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Komisi I DPR RI menanggapi kasus YouTuber Resbobs, yang menghina suku Sunda. Ia meminta pelaku ujaran kebencian ditindak tegas.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Dunia
Ayah dan Anak Diduga Jadi Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Sydney
Penembakan terjadi saat upacara penyalaan lilin Hanukkah yang dihadiri banyak anggota komunitas Yahudi setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Ayah dan Anak Diduga Jadi Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Sydney
Bagikan