Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Januari 2022
Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Ilustrasi - Bendera PKS. (Foto: MP/ Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Edy Mulyadi terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Ungkapan Edy dinilai melukai hati warga Kalimantan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, sudah seharusnya masyarakat untuk rendah hati mau memaafkan Edy Mulyadi karena ia sudah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

Menurut Aziz, bila diterjemahkan dalam bahasa ke seharian warga Betawi, kata jin buang anak itu artinya lokasi yang dimaksud jauh dari keramaian.

Baca Juga:

PKS Bela Edy Mulyadi, Tifatul: Tidak Ada Delik Hukumnya

"Tentang jin buang anak ya. Saya sudah baca tadi pagi, saya liat beliau sudah minta maaf sudah ada beritanya kalau beliau minta maaf, namanya istilah orang Betawi tempat jin buat anak itu maksudnya jauh," ucap Aziz di Jakarta, Senin (24/1).

Ketua Komisi B DPRD DKI ini mengklaim, Edy bukan kader PKS walaupun memang pernah menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ditegaskan Aziz, meskipun pernah jadi caleg PKS, tapi tidak serta merta sebagai anggota PKS.

"Waktu itu memang ketika jadi caleg harus memenuhi syarat harus ada kartu tanda anggota, tapi setelah beliau tidak lolos ya beliau tidak lagi tergabung dalam PKS," ucapnya.

Baca Juga:

Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Kendati begitu, menurut dia, ucapan Edy itu merupakan suara rakyat tak perlu lagi dipersoalkan. Kritik dan saran merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.

"Saya kira kita harus bijak lah terlepas partai apa pun, selama memberikan masukan kita harus terima. Karena ini masukan yang positif dan memang harus ditindaklanjuti pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, video pernyataan Edy Mulyadi menjadi viral di media sosial terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Selain itu, Edy Mulyadi juga menyinggung Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil sikap soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPD Minta Polisi Tangkap Edy Mulyadi

#PKS #Ujaran Kebencian #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Terancam 6 Tahun Bui, Ini Jejak Pelarian Resbob Sebelum Diringkus di Semarang
YouTuber Muhammad Adimas Firdaus PS atau Resbob resmi menyandang status tersangka dan kini sudah ditahan di Polda Jawa Barat (Jabar)
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
Terancam 6 Tahun Bui, Ini Jejak Pelarian Resbob Sebelum Diringkus di Semarang
Indonesia
Resbob Ditangkap Polda Jabar, Sempat Kabur dan Pindah-pindah Tempat
Resbob akhirnya ditangkap Polda Jabar, Senin (15/12). Sebelum ditangkap, ia sempat kabur dan pindah-pindah tempat.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Resbob Ditangkap Polda Jabar, Sempat Kabur dan Pindah-pindah Tempat
Indonesia
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Komisi I DPR RI menanggapi kasus YouTuber Resbobs, yang menghina suku Sunda. Ia meminta pelaku ujaran kebencian ditindak tegas.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Dunia
Ayah dan Anak Diduga Jadi Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Sydney
Penembakan terjadi saat upacara penyalaan lilin Hanukkah yang dihadiri banyak anggota komunitas Yahudi setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Ayah dan Anak Diduga Jadi Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Sydney
Indonesia
Polda Jabar Bakal Selidiki YouTuber Resbob Terkait Dugaan Ujaran Kebencian
Kasus ini mencuat setelah dalam salah satu siaran di YouTube, Resbob melontarkan ucapan bernada penghinaan terhadap pendukung Persib dan masyarakat Sunda. Tayangan tersebut kemudian viral dan memicu kemarahan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Polda Jabar Bakal Selidiki YouTuber Resbob Terkait Dugaan Ujaran Kebencian
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Bagikan