Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Januari 2022
Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Ilustrasi - Bendera PKS. (Foto: MP/ Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Edy Mulyadi terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Ungkapan Edy dinilai melukai hati warga Kalimantan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, sudah seharusnya masyarakat untuk rendah hati mau memaafkan Edy Mulyadi karena ia sudah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

Menurut Aziz, bila diterjemahkan dalam bahasa ke seharian warga Betawi, kata jin buang anak itu artinya lokasi yang dimaksud jauh dari keramaian.

Baca Juga:

PKS Bela Edy Mulyadi, Tifatul: Tidak Ada Delik Hukumnya

"Tentang jin buang anak ya. Saya sudah baca tadi pagi, saya liat beliau sudah minta maaf sudah ada beritanya kalau beliau minta maaf, namanya istilah orang Betawi tempat jin buat anak itu maksudnya jauh," ucap Aziz di Jakarta, Senin (24/1).

Ketua Komisi B DPRD DKI ini mengklaim, Edy bukan kader PKS walaupun memang pernah menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ditegaskan Aziz, meskipun pernah jadi caleg PKS, tapi tidak serta merta sebagai anggota PKS.

"Waktu itu memang ketika jadi caleg harus memenuhi syarat harus ada kartu tanda anggota, tapi setelah beliau tidak lolos ya beliau tidak lagi tergabung dalam PKS," ucapnya.

Baca Juga:

Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Kendati begitu, menurut dia, ucapan Edy itu merupakan suara rakyat tak perlu lagi dipersoalkan. Kritik dan saran merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.

"Saya kira kita harus bijak lah terlepas partai apa pun, selama memberikan masukan kita harus terima. Karena ini masukan yang positif dan memang harus ditindaklanjuti pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, video pernyataan Edy Mulyadi menjadi viral di media sosial terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Selain itu, Edy Mulyadi juga menyinggung Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil sikap soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPD Minta Polisi Tangkap Edy Mulyadi

#PKS #Ujaran Kebencian #Pemindahan Ibu Kota
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Bagikan