Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Januari 2022
Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

Ilustrasi - Bendera PKS. (Foto: MP/ Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Edy Mulyadi terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Ungkapan Edy dinilai melukai hati warga Kalimantan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, sudah seharusnya masyarakat untuk rendah hati mau memaafkan Edy Mulyadi karena ia sudah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

Menurut Aziz, bila diterjemahkan dalam bahasa ke seharian warga Betawi, kata jin buang anak itu artinya lokasi yang dimaksud jauh dari keramaian.

Baca Juga:

PKS Bela Edy Mulyadi, Tifatul: Tidak Ada Delik Hukumnya

"Tentang jin buang anak ya. Saya sudah baca tadi pagi, saya liat beliau sudah minta maaf sudah ada beritanya kalau beliau minta maaf, namanya istilah orang Betawi tempat jin buat anak itu maksudnya jauh," ucap Aziz di Jakarta, Senin (24/1).

Ketua Komisi B DPRD DKI ini mengklaim, Edy bukan kader PKS walaupun memang pernah menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ditegaskan Aziz, meskipun pernah jadi caleg PKS, tapi tidak serta merta sebagai anggota PKS.

"Waktu itu memang ketika jadi caleg harus memenuhi syarat harus ada kartu tanda anggota, tapi setelah beliau tidak lolos ya beliau tidak lagi tergabung dalam PKS," ucapnya.

Baca Juga:

Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Kendati begitu, menurut dia, ucapan Edy itu merupakan suara rakyat tak perlu lagi dipersoalkan. Kritik dan saran merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.

"Saya kira kita harus bijak lah terlepas partai apa pun, selama memberikan masukan kita harus terima. Karena ini masukan yang positif dan memang harus ditindaklanjuti pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, video pernyataan Edy Mulyadi menjadi viral di media sosial terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Selain itu, Edy Mulyadi juga menyinggung Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil sikap soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPD Minta Polisi Tangkap Edy Mulyadi

#PKS #Ujaran Kebencian #Pemindahan Ibu Kota
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Berita Foto
Kasus Dugaan Ujaran Kebencian, Ikatan Keluarga Minang Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri
Sekjen DPP IKM B Moulevey Rajo Mudo melaporkan Permadi Arya ke Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 26 Mei 2026
Kasus Dugaan Ujaran Kebencian, Ikatan Keluarga Minang Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan