Pimpinan DPD Minta Polisi Tangkap Edy Mulyadi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Januari 2022
Pimpinan DPD Minta Polisi Tangkap Edy Mulyadi

Tangkapan layar Edy Mulyadi meminta maaf soal ucapannya terkait Ibu Kota Negara (IKN) (Youtube Bang Edy Channel)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Edy Mulyadi menanggapi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dinilai bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPD, Mahyudin merasa tersinggung dengan pernyataan bernada melecehkan Kalimantan dan warganya oleh Edy Mulyadi.

Baca Juga

Legislator Sebut Pernyataan Edy Mulyadi Mengusik Harga Diri Masyarakat Kalimantan

"Saya selaku orang Kalimantan, merasa tersinggung dengan pernyataan bernada menghina yang dilakukan orang bernama Edy Mulyadi, mengenai Kalimantan dan warganya,” kata Mahyudin dalam keterangannya, Senin (24/1).

Senator asal Kalimantan Timur itu pun mengutuk keras pernyataan Edy Mulyadi yang menimbulkan keonaran dan memancing perpecahan di tengah masyarakat. Ia meminta pihak kepolisian segera menangkap Edy Mulyadi.

Baca Juga

Edy Mulyadi Seret Nama Prabowo Soal IKN, Gerindra: Biar Sejarah yang Membuktikan

Mahyudin menegaskan, yang dibutuhkan bangsa ini adalah semangat persatuan. Menurutnya, pernyataan Edy Mulyadi tidak dilandasi oleh pengetahuan yang memadai mengenai Kalimantan dan masyarakatnya.

"Maka lebih baik, kurangi pernyataan yang menimbulkan perpecahan. Apalagi ia tidak memahami mengenai Kalimantan dan masyarakat yang tinggal di sana,” pungkasnya.

Diketahui, video pernyataan Edy Mulyadi menjadi viral di media sosial terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Edy menyebut bahwa lokasi IKN tersebut tak layak karena merupakan tempat jin buang anak dan pasarnya nanti hanya kuntilanak dan genderuwo.

Baca Juga:

KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru

Selain itu, Edy Mulyadi juga menyinggung Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil sikap soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Menurut Edy, pemindahan IKN tersebut merupakan ancaman kedaulatan bangsa dan Prabowo disebutnya sebagai 'macan yang jadi mengeong'. (Pon)

#Kalimantan #Kalimantan Timur #Ibu Kota #Anggaran Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Mendesak otoritas keuangan dan perbankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau penyesuaian bunga pinjaman bagi UMKM terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Indonesia
Derita Ganda Warga Kalimantan: Terpapar Asap Karhutla, Listrik Padam dan Kesulitan Air Bersih
Dua pekan lebih anak Nana menderita ISPA. dirinya dan suami yang mengalami batuk parah akibat asap.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Derita Ganda Warga Kalimantan: Terpapar Asap Karhutla, Listrik Padam dan Kesulitan Air Bersih
Indonesia
Tragedi Karhutla Samarinda Pencabut Nyawa! Lansia 60 Tahun Tewas Terpanggang Saat Bantu Padamkan Api
karhutla Samarinda, lansia tewas karhutla, kebakaran lahan Kaltim, Kelurahan Sidodadi Samarinda, RSUD AW Sjahranie, AKP Asriadi Jafar, Polsek Samarinda Ulu, Inafis Polresta Samarinda, pembakaran lahan pertanian, korban karhutla Kaltim, kemarau ekstrem Samarinda, berita Kaltim hari ini, berita Samarinda hari ini, evakuasi karhutla, berita bencana alam, asap karhutla, patroli karhutla Samarinda, bahaya kebakaran hutan, berita kriminal regional, berita Kaltim terbaru
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Oktober 2026
Tragedi Karhutla Samarinda Pencabut Nyawa! Lansia 60 Tahun Tewas Terpanggang Saat Bantu Padamkan Api
Indonesia
Jeritan Nurani Tokoh Bangsa! Gus Mus, Romo Magnis hingga Istri Gus Dur Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Gerakan Nurani Bangsa desak Presiden Prabowo tetapkan Karhutla Bencana Nasional. Simak tuntutan penegakan hukum dan bantuan medis bagi korban asap!
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Oktober 2026
Jeritan Nurani Tokoh Bangsa! Gus Mus, Romo Magnis hingga Istri Gus Dur Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Indonesia
Kerugian Kebakaran Hutan di Raja Ampat Capai Rp 200,4 Miliar
Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Raja Ampat, total luasan hutan dan lahan yang habis terbakar mencapai 1.254,26 hektare.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Oktober 2026
Kerugian Kebakaran Hutan di Raja Ampat Capai Rp 200,4 Miliar
Indonesia
Asap Karhutla Ganggu Malaysia dan Singapura, Presiden Prabowo Minta Penanganan Diperkuat
Berdasarkan laporan Kepala BNPB, masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Oktober 2026
Asap Karhutla Ganggu Malaysia dan Singapura, Presiden Prabowo Minta Penanganan Diperkuat
Indonesia
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Pengungkapan perkara tersebut dilakukan melalui berbagai sumber informasi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Indonesia
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing ke Sumatra-Kalimantan, Ini Daftar Lokasinya
BNPB merencanakan operasi water bombing karhutla pada 18 September 2026 di enam provinsi Sumatra dan Kalimantan. Simak daftar lokasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing ke Sumatra-Kalimantan, Ini Daftar Lokasinya
Indonesia
3 Helikopter Chinook Jepang Bantu Padamkan Karhutla RI, Target Operasi 12-19 September 2026
Tiga helikopter CH-47 Chinook tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara (water bombing).
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
3 Helikopter Chinook Jepang Bantu Padamkan Karhutla RI, Target Operasi 12-19 September 2026
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Pencabutan Izin Korporasi yang Terlibat Pembakaran Hutan
Sejauh ini ada 200 laporan polisi (LP) terkait dengan karhutla, delapan di antaranya merupakan LP yang melibatkan korporasi.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Pencabutan Izin Korporasi yang Terlibat Pembakaran Hutan
Bagikan