Legislator Sebut Pernyataan Edy Mulyadi Mengusik Harga Diri Masyarakat Kalimantan


Dokumentasi - Gagasan desain Nagara Rimba Nusa ditetapkan sebagai pemenang terbaik pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN. ANTARA/Aji Cakti/pri.
MerahPutih.com - Pernyataan Edy Mulyadi terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menuai kritik dari anggota DPR asal Kalimantan Tengah Mukhtarudin.
Ia tak terima masyarakat di Pulau Borneo dihina oleh Edy Mulyadi.
"Saya mengecam keras dan meminta saudara Edy Mulyadi dkk untuk mencabut kata-katanya dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Panajam Paser Utara khususnya dan masyarakat Kalimantan pada umumnya," tegas Mukhtarudin kepada wartawan, Senin (24/1).
Baca Juga:
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, DPRD DKI: Ekonomi Jakarta bakal Anjlok
Politisi kelahiran Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini juga mendesak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti secara hukum dugaan ujaran kebencian tersebut secara objektif, trasparan, dan tuntas.
"Sikap dan kata-kata saudara Edy Mulyadi dkk ini sangat mengusik harga diri masyarakat Kalimatan serta membuat keresahan dan kegaduhan yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Baca Juga:
Ibu Kota Pindah, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian
Agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta ketertiban dalam bingkai NKRI, Mukhtarudin pun mengimbau semua pihak agar kasus Edy Mulyadi disikapi dengan santun dan tidak melanggar hukum.
"Kita tunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan itu selalu selalu cinta damai dan menjaga kesantunan dan adab," kata Mukhtarudin.
Diketahui, lewat Instagram, Edy mengunggah video yang berujung viral. Dalam video itu, Edy Mulyadi berbicara terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Pon)
Baca Juga:
Pemerintah Tidak Bisa Gunakan Dana PEN untuk Pembiayaan Ibu Kota Baru
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Penyelundupan 96 Ribu Telur Penyu Digagalkan, Kerugian Ekologis Rp 9.6 M Berhasil Diselamatkan

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
