Ibu Kota Pindah, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian

MerahPutih.com - Jakarta akan segera menanggalkan status sebagai ibu kota selepas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nusantara.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan, meskipun telah ditetapkan daerah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Kota Jakarta masih tetap menjadi pusat perekonomian.

Baca Juga

KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru

"IKN kan sudah jadi Undang-undang. Yang jelas, Jakarta akan terus menjadi pusat perekonomian," kata Anies di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/1)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kepada wartawan menyatakan, meskipun ibu kota negara akan pindah ke daerah Kalimantan, namun Jakarta akan tetap menjadi pusat dari berbagai hal.

"Jakarta akan menjadi pusat kegiatan kebudayaan, dan akan menjadi simpul dari bangsa Indonesia, itu tetap," tegas mantan Rektor Universitas Paramadina ini menekankan.

Saat ditanyakan bagaimana nanti kondisi Jakarta setelah lepas dari status IKN, ia kembali menyatakan bahwa Jakarta akan tetap dibangun.

"Nah, pemerintahan pindah ke sana, tetapi Jakarta tetap, dan kita akan bangun terus Jakarta. Masalah ada di Jakarta akan terus diikhtiarkan agar bisa diselesaikan," jelas Anies.

Baca Juga

Jokowi Diminta Tak Pilih Kepala Otorita IKN Afiliasi Parpol

Sebagai gubernur, lanjut Anies, di sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada Oktober tahun 2022, akan fokus menyelesaikan seluruh pekerjaannya sampai masa kerjanya selesai.

"Jadi selama delapan bulan ke depan, fokusnya adalah, memastikan semua rencana program, semua kegiatan, bisa tuntas. Saat ini fokusnya 100 persen untuk Jakarta," ujar Anies yang digadang-gadang maju sebagai Calon Presiden tahun 2024 mendatang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara baru setelah Jakarta, bahkan telah disahkan DPR melalui Undang-undang IKN. (Pon)

Baca Juga

Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan IKN Dinilai Kurang Tepat