Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Januari 2022
Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri. (Foto: MP/PKSFoto/Donny)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara menanggapi penyataan mantan calegnya, Edy Mulyadi yang diduga melakukan penghinaan terhadap masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, pernyataan Edy Mulyadi tidak terkait sama sekali dengan PKS.

Ia mengklaim, Edy tidak aktif lagi sebagai pengurus partai di level mana pun.

Baca Juga:

Pimpinan DPD Minta Polisi Tangkap Edy Mulyadi

“Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS, namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level mana pun dan bukan pejabat struktur PKS,” kata Mabruri dalam keterangannya, Senin (24/1).

Mabruri menegaskan, penyataan Edy Mulyadi tidak mewakili sikap partai. Menurut dia, sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara DPP PKS dan juga anggota Fraksi PKS DPR sesuai dengan tupoksi dan bidang.

“Sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan (Edy Mulyadi). Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mabruri menuturkan, sikap resmi PKS terhadap pemindahan IKN disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang anggota DPR.

"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh undang-undang, sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional,” ujarnya.

Baca Juga:

Legislator Sebut Pernyataan Edy Mulyadi Mengusik Harga Diri Masyarakat Kalimantan

Mabruri melanjutkan, PKS merupakan partai penyeimbang pemerintah. Namun, kata dia, bukan berarti PKS mengambil sikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademis. Hal ini terlihat dari sikap PKS terhadap UU IKN yang disikapi dengan langkah yang sehat dan mempunyai landasan akademik yang kuat.

“Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi,” tandas Mabruri.

Diketahui, video pernyataan Edy Mulyadi menjadi viral di media sosial terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Selain itu, Edy Mulyadi juga menyinggung Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil sikap soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. (Pon)

Baca Juga:

Edy Mulyadi Seret Nama Prabowo Soal IKN, Gerindra: Biar Sejarah yang Membuktikan

#PKS #Pencemaran Nama Baik #Ujaran Kebencian
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Secara hukum telah diatur pihak yang bisa mengadukan pencemaran nama baik, hanyalah perseorangan (individu), bukan institusi.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Indonesia
Hari Ini Bareskrim Periksa Ridwan Kamil, Jatah Lisa Mariana Pekan Depan Habis Itu Gelar Perkara
Usai kedua belah pihak diperiksa, tim penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Agustus 2025
Hari Ini Bareskrim Periksa Ridwan Kamil, Jatah Lisa Mariana Pekan Depan Habis Itu Gelar Perkara
Indonesia
Silfester Matutina Belum Ditahan Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Sahroni: Tangkap, Penjarain!
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menanggapi belum ditahannnya relawan Joko Widodo (Jokowi) Silfester Matutina oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
Silfester Matutina Belum Ditahan Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Sahroni: Tangkap, Penjarain!
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Muncul 12 Nama dalam Kasus Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Saya tak Pernah Laporkan
12 nama muncul dalam kasus fitnah ijazah palsu. Presiden RI ke-7, Jokowi mengatakan, bahwa ia tak pernah melaporkan nama-nama tersebut.
Soffi Amira - Sabtu, 26 Juli 2025
Muncul 12 Nama dalam Kasus Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Saya tak Pernah Laporkan
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Bagikan