Legislator PDI Perjuangan Paling Banyak di Pansus RUU IKN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 09 Desember 2021
Legislator PDI Perjuangan Paling Banyak di Pansus RUU IKN

Ilustrasi: Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Selasa (7/12). Menindaklanjuti hal itu, DPR menggelar rapat internal Pansus RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12).

Dalam rapat internal tersebut, ada dua agenda yang dibahas. Pertama, pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus RUU IKN. Kedua, penyerahan palu sidang dari unsur pimpinan DPR kepada Ketua Pansus.

"Setelah dilakukan musyawarah dan mufakat dalam rapat pembentukan Pansus RUU IKN, maka ditetapkan sebagai berikut; Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Fraksi Golkar sebagai Ketua Pansus RUU IKN," ucap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari instagramnya, Kamis (9/12).

Baca Juga:

Jokowi dan Yusril Bahas Pembangunan Area Komersil di Ibu Kota Negara Baru

Doli Kurnia akan didampingi oleh 5 Wakil Kwtua Pansus RUU IKN. Kelima wakil ketua itu yakni, Junimart Girsang dari Fraksi PDIP; Sugiono dari Fraksi Gerindra; Fathan dari Fraksi PKB; Saan Mustopa dari Fraksi Nasdem; dan Nurhayati Effendi dari Fraksi PPP. Legislator PDI Perjuangan paling banyak di dalam Pansus RUU IKN, yakni 10 orang. Sementara, Golkar dan gerindra masing-masing delapan orang.

"Pansus RUU IKN terbentuk dari 9 Fraksi yang ada di Parlemen, yang terdiri dari 6 pimpinan dan 50 anggota Pansus RUU IKN," ujar Dasco.

Baca Juga:

Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

Berikut daftar anggota Pansus RUU IKN:

Fraksi PDIP: T.B. Hasanuddin, Junimart Girsang, Bob Andika Mamana Sitepu, Hendrawan Supratikno, Dede Indra Permana, Arif Wibowo, Andreas Eddy Susetyo, Sri Rahayu Sadarestuwati, Ichsan Soelistio, Cornelis, Safaruddin.

Fraksi Golkar: Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ilham Pangestu, Arsyadjuliandi Rachman, Agung Widyantoro, Mukhamad Misbakhun, Zulfikar Sadikin, Sarmuji, Hamka B Kady.

Fraksi Gerindra: Habiburokhman, Kamrussamad, Sugiono, Prasetyo Hadi, Darori Wonodipuro, Novita Wijayanti, Budisatrio Djiwandono, Andi Iwan Darmawan.

Fraksi Nasdem: Saan Mustopa, Fauzi H. Amro, Tamanuri, Willy Aditya, Syarief Abdullah Alkadrie, Ery Egahni Ben Bahat.

Baca Juga:

Terima Aset Eks BLBI Rp 345 Miliar, Pemkot Bogor Bikin Ibu Kota Baru

Fraksi PKB: Ruslan Daud, Tommy Kirniawan, Yanuar Prihatin, Fathan, Ratna Juwita Sari, Moh Rano Al Fath

Fraksi Demokrat: Muslim, Hinca Panjaitan, Marwan Cuk Asan, Herman Khaeron, Sartono.

Fraksi PKS: Suryadi Jaya Purnama, Hidayatullah, Mardani Ali Sera, Ecky Awal Muncharam, Hamid Noor Yasin.

Fraksi PAN: Saleh Partaonan Daulay, Guspardi Gaus, Ibnu Mahmud Bailalludin, Andi Yuliani Paris.

Fraksi PPP: Achmad Baidowi dan Nurhayati. (Pon)

#DPR #DPR RI #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota #Anggaran Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bagikan