Legislator PDI Perjuangan Paling Banyak di Pansus RUU IKN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 09 Desember 2021
Legislator PDI Perjuangan Paling Banyak di Pansus RUU IKN

Ilustrasi: Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Selasa (7/12). Menindaklanjuti hal itu, DPR menggelar rapat internal Pansus RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12).

Dalam rapat internal tersebut, ada dua agenda yang dibahas. Pertama, pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus RUU IKN. Kedua, penyerahan palu sidang dari unsur pimpinan DPR kepada Ketua Pansus.

"Setelah dilakukan musyawarah dan mufakat dalam rapat pembentukan Pansus RUU IKN, maka ditetapkan sebagai berikut; Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Fraksi Golkar sebagai Ketua Pansus RUU IKN," ucap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari instagramnya, Kamis (9/12).

Baca Juga:

Jokowi dan Yusril Bahas Pembangunan Area Komersil di Ibu Kota Negara Baru

Doli Kurnia akan didampingi oleh 5 Wakil Kwtua Pansus RUU IKN. Kelima wakil ketua itu yakni, Junimart Girsang dari Fraksi PDIP; Sugiono dari Fraksi Gerindra; Fathan dari Fraksi PKB; Saan Mustopa dari Fraksi Nasdem; dan Nurhayati Effendi dari Fraksi PPP. Legislator PDI Perjuangan paling banyak di dalam Pansus RUU IKN, yakni 10 orang. Sementara, Golkar dan gerindra masing-masing delapan orang.

"Pansus RUU IKN terbentuk dari 9 Fraksi yang ada di Parlemen, yang terdiri dari 6 pimpinan dan 50 anggota Pansus RUU IKN," ujar Dasco.

Baca Juga:

Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

Berikut daftar anggota Pansus RUU IKN:

Fraksi PDIP: T.B. Hasanuddin, Junimart Girsang, Bob Andika Mamana Sitepu, Hendrawan Supratikno, Dede Indra Permana, Arif Wibowo, Andreas Eddy Susetyo, Sri Rahayu Sadarestuwati, Ichsan Soelistio, Cornelis, Safaruddin.

Fraksi Golkar: Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ilham Pangestu, Arsyadjuliandi Rachman, Agung Widyantoro, Mukhamad Misbakhun, Zulfikar Sadikin, Sarmuji, Hamka B Kady.

Fraksi Gerindra: Habiburokhman, Kamrussamad, Sugiono, Prasetyo Hadi, Darori Wonodipuro, Novita Wijayanti, Budisatrio Djiwandono, Andi Iwan Darmawan.

Fraksi Nasdem: Saan Mustopa, Fauzi H. Amro, Tamanuri, Willy Aditya, Syarief Abdullah Alkadrie, Ery Egahni Ben Bahat.

Baca Juga:

Terima Aset Eks BLBI Rp 345 Miliar, Pemkot Bogor Bikin Ibu Kota Baru

Fraksi PKB: Ruslan Daud, Tommy Kirniawan, Yanuar Prihatin, Fathan, Ratna Juwita Sari, Moh Rano Al Fath

Fraksi Demokrat: Muslim, Hinca Panjaitan, Marwan Cuk Asan, Herman Khaeron, Sartono.

Fraksi PKS: Suryadi Jaya Purnama, Hidayatullah, Mardani Ali Sera, Ecky Awal Muncharam, Hamid Noor Yasin.

Fraksi PAN: Saleh Partaonan Daulay, Guspardi Gaus, Ibnu Mahmud Bailalludin, Andi Yuliani Paris.

Fraksi PPP: Achmad Baidowi dan Nurhayati. (Pon)

#DPR #DPR RI #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota #Anggaran Ibu Kota
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan