Legislator PDI Perjuangan Paling Banyak di Pansus RUU IKN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 09 Desember 2021
Legislator PDI Perjuangan Paling Banyak di Pansus RUU IKN

Ilustrasi: Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Selasa (7/12). Menindaklanjuti hal itu, DPR menggelar rapat internal Pansus RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12).

Dalam rapat internal tersebut, ada dua agenda yang dibahas. Pertama, pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus RUU IKN. Kedua, penyerahan palu sidang dari unsur pimpinan DPR kepada Ketua Pansus.

"Setelah dilakukan musyawarah dan mufakat dalam rapat pembentukan Pansus RUU IKN, maka ditetapkan sebagai berikut; Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Fraksi Golkar sebagai Ketua Pansus RUU IKN," ucap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari instagramnya, Kamis (9/12).

Baca Juga:

Jokowi dan Yusril Bahas Pembangunan Area Komersil di Ibu Kota Negara Baru

Doli Kurnia akan didampingi oleh 5 Wakil Kwtua Pansus RUU IKN. Kelima wakil ketua itu yakni, Junimart Girsang dari Fraksi PDIP; Sugiono dari Fraksi Gerindra; Fathan dari Fraksi PKB; Saan Mustopa dari Fraksi Nasdem; dan Nurhayati Effendi dari Fraksi PPP. Legislator PDI Perjuangan paling banyak di dalam Pansus RUU IKN, yakni 10 orang. Sementara, Golkar dan gerindra masing-masing delapan orang.

"Pansus RUU IKN terbentuk dari 9 Fraksi yang ada di Parlemen, yang terdiri dari 6 pimpinan dan 50 anggota Pansus RUU IKN," ujar Dasco.

Baca Juga:

Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

Berikut daftar anggota Pansus RUU IKN:

Fraksi PDIP: T.B. Hasanuddin, Junimart Girsang, Bob Andika Mamana Sitepu, Hendrawan Supratikno, Dede Indra Permana, Arif Wibowo, Andreas Eddy Susetyo, Sri Rahayu Sadarestuwati, Ichsan Soelistio, Cornelis, Safaruddin.

Fraksi Golkar: Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ilham Pangestu, Arsyadjuliandi Rachman, Agung Widyantoro, Mukhamad Misbakhun, Zulfikar Sadikin, Sarmuji, Hamka B Kady.

Fraksi Gerindra: Habiburokhman, Kamrussamad, Sugiono, Prasetyo Hadi, Darori Wonodipuro, Novita Wijayanti, Budisatrio Djiwandono, Andi Iwan Darmawan.

Fraksi Nasdem: Saan Mustopa, Fauzi H. Amro, Tamanuri, Willy Aditya, Syarief Abdullah Alkadrie, Ery Egahni Ben Bahat.

Baca Juga:

Terima Aset Eks BLBI Rp 345 Miliar, Pemkot Bogor Bikin Ibu Kota Baru

Fraksi PKB: Ruslan Daud, Tommy Kirniawan, Yanuar Prihatin, Fathan, Ratna Juwita Sari, Moh Rano Al Fath

Fraksi Demokrat: Muslim, Hinca Panjaitan, Marwan Cuk Asan, Herman Khaeron, Sartono.

Fraksi PKS: Suryadi Jaya Purnama, Hidayatullah, Mardani Ali Sera, Ecky Awal Muncharam, Hamid Noor Yasin.

Fraksi PAN: Saleh Partaonan Daulay, Guspardi Gaus, Ibnu Mahmud Bailalludin, Andi Yuliani Paris.

Fraksi PPP: Achmad Baidowi dan Nurhayati. (Pon)

#DPR #DPR RI #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota #Anggaran Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan