Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 November 2021
Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

Petugas kepolisian mengunjungi lokasi bangunan SMAN 96 Jakarta yang roboh di Jakarta, Kamis (18/11). Foto: ANTARA/FAUZAN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Insiden robohnya proyek pembangunan gedung SMAN 96 Jakarta Barat yang mengakibatkan empat pekerja luka-luka membuat berang pimpinan DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik meminta kepada Pemprov DKI untuk memasukan PT Adhi Karya Persero, Tbk ke dalam daftar hitam (blacklist) pada proyek di Ibu Kota.

Baca Juga

SMAN 96 Jakarta Roboh, DPRD Temukan Besi Penyangga Ukuran Kecil

"Saya akan minta Pemprov DKI untuk blacklist," kata M Taufik di Jakarta, Rabu (24/11).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, Adhi Karya yang merupakan salah satu BUMN yang fokus pada bidang konstruksi bekerja tidak profesional sehingga menyebabkan gedung SMAN 96 Jakbar yang tengah direhab roboh.

"Audit perencanaan dan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan. Saya juga minta Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI dan dinas-dinas agar mengevaluasi kerjaan Adhi Karya. Kalau perlu batalkan," tegas dia.

Menurutnya, proyek pembangunan sekolah SMAN 96 tersebut sudah mengancam keselamatan jiwa siswa. Oleh karena itu kontraktor tersebut harus dievaluasi.

"Makanya, saya minta dievaluasi dan BPPBJ harus berani berikan hukuman. Blacklist, lah," papar dia.

Baca Juga

PSI Minta Anies Usut Insiden Robohnya SMAN 96 Jakarta

Taufik mengaku, audit akan membuka tabir bahan bangunan yang dipakai untuk renovasi sekolan SMAN 96 itu.

"Kami ingin tahu kualitas bangunan bangunan," jelas dia.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik DKI, Sabudiyono menjelaskan, banyaknya tahap yang harus dilaksanakan prakonstruksi sebelum rehab gedung SMAN 96 Jakarta mulai berjalan, sehingga sisa waktu pembangunan hanya 3,5 bulan.

"Tahapannya kalau yang pertama kan basic design, lalu manajemen kontruksi (MK), baru kita lakukan lelang fisik ya. Jadi harus melewati beberapa tahapan dulu," katanya. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Minta Kontraktor SMAN 96 Bertanggung Jawab

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan