Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota


Petugas kepolisian mengunjungi lokasi bangunan SMAN 96 Jakarta yang roboh di Jakarta, Kamis (18/11). Foto: ANTARA/FAUZAN
MerahPutih.com - Insiden robohnya proyek pembangunan gedung SMAN 96 Jakarta Barat yang mengakibatkan empat pekerja luka-luka membuat berang pimpinan DPRD DKI.
Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik meminta kepada Pemprov DKI untuk memasukan PT Adhi Karya Persero, Tbk ke dalam daftar hitam (blacklist) pada proyek di Ibu Kota.
Baca Juga
SMAN 96 Jakarta Roboh, DPRD Temukan Besi Penyangga Ukuran Kecil
"Saya akan minta Pemprov DKI untuk blacklist," kata M Taufik di Jakarta, Rabu (24/11).
Politisi Partai Gerindra itu menilai, Adhi Karya yang merupakan salah satu BUMN yang fokus pada bidang konstruksi bekerja tidak profesional sehingga menyebabkan gedung SMAN 96 Jakbar yang tengah direhab roboh.
"Audit perencanaan dan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan. Saya juga minta Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI dan dinas-dinas agar mengevaluasi kerjaan Adhi Karya. Kalau perlu batalkan," tegas dia.
Menurutnya, proyek pembangunan sekolah SMAN 96 tersebut sudah mengancam keselamatan jiwa siswa. Oleh karena itu kontraktor tersebut harus dievaluasi.
"Makanya, saya minta dievaluasi dan BPPBJ harus berani berikan hukuman. Blacklist, lah," papar dia.
Baca Juga
Taufik mengaku, audit akan membuka tabir bahan bangunan yang dipakai untuk renovasi sekolan SMAN 96 itu.
"Kami ingin tahu kualitas bangunan bangunan," jelas dia.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik DKI, Sabudiyono menjelaskan, banyaknya tahap yang harus dilaksanakan prakonstruksi sebelum rehab gedung SMAN 96 Jakarta mulai berjalan, sehingga sisa waktu pembangunan hanya 3,5 bulan.
"Tahapannya kalau yang pertama kan basic design, lalu manajemen kontruksi (MK), baru kita lakukan lelang fisik ya. Jadi harus melewati beberapa tahapan dulu," katanya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
