Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 November 2021
Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

Petugas kepolisian mengunjungi lokasi bangunan SMAN 96 Jakarta yang roboh di Jakarta, Kamis (18/11). Foto: ANTARA/FAUZAN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Insiden robohnya proyek pembangunan gedung SMAN 96 Jakarta Barat yang mengakibatkan empat pekerja luka-luka membuat berang pimpinan DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik meminta kepada Pemprov DKI untuk memasukan PT Adhi Karya Persero, Tbk ke dalam daftar hitam (blacklist) pada proyek di Ibu Kota.

Baca Juga

SMAN 96 Jakarta Roboh, DPRD Temukan Besi Penyangga Ukuran Kecil

"Saya akan minta Pemprov DKI untuk blacklist," kata M Taufik di Jakarta, Rabu (24/11).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, Adhi Karya yang merupakan salah satu BUMN yang fokus pada bidang konstruksi bekerja tidak profesional sehingga menyebabkan gedung SMAN 96 Jakbar yang tengah direhab roboh.

"Audit perencanaan dan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan. Saya juga minta Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI dan dinas-dinas agar mengevaluasi kerjaan Adhi Karya. Kalau perlu batalkan," tegas dia.

Menurutnya, proyek pembangunan sekolah SMAN 96 tersebut sudah mengancam keselamatan jiwa siswa. Oleh karena itu kontraktor tersebut harus dievaluasi.

"Makanya, saya minta dievaluasi dan BPPBJ harus berani berikan hukuman. Blacklist, lah," papar dia.

Baca Juga

PSI Minta Anies Usut Insiden Robohnya SMAN 96 Jakarta

Taufik mengaku, audit akan membuka tabir bahan bangunan yang dipakai untuk renovasi sekolan SMAN 96 itu.

"Kami ingin tahu kualitas bangunan bangunan," jelas dia.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik DKI, Sabudiyono menjelaskan, banyaknya tahap yang harus dilaksanakan prakonstruksi sebelum rehab gedung SMAN 96 Jakarta mulai berjalan, sehingga sisa waktu pembangunan hanya 3,5 bulan.

"Tahapannya kalau yang pertama kan basic design, lalu manajemen kontruksi (MK), baru kita lakukan lelang fisik ya. Jadi harus melewati beberapa tahapan dulu," katanya. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Minta Kontraktor SMAN 96 Bertanggung Jawab

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan