Kritik Kenaikan Tarif Masuk Borobudur, Anggota DPR ini Juga Soroti Kualitas Pemandu Wisata

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 06 Juni 2022
Kritik Kenaikan Tarif Masuk Borobudur, Anggota DPR ini Juga Soroti Kualitas Pemandu Wisata

Candi Borobudur. (Foto: MP/TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Wacana naiknya tarif masuk tempat wisata Candi Borobudur menuai kritikan.

Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji, menilai rencana pemerintah menaikkan tarif tiket masuk wisata Candi Borobudur itu bertolak belakang dengan promosi destinasi wisata.

Baca Juga:

Borobudur Berlakukan Tiket Khusus Pelajar, Hanya Rp 5.000 untuk Naik Candi


Nuroji sejatinya setuju jika Borobudur perlu dijaga kelestariannya.

"Kepentingan konservasi dan wisata memang perlu seimbang. Tapi bukan menaikan harga setinggi itu," ujar Nuroji kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/6).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa pembatasan jumlah wisatawan yang naik ke Candi Borobudur itu bisa dilakukan dengan cara lain.

"Seperti membatasi jumlah pengunjung atau dengan cara bergiliran atau antri," ungkap dia.

Hal lain yang bisa dijadikan alternatif solusi pelestarian Candi Borobudur adalah dengan menutup area candi pada waktu-waktu tertentu. Khususnya, untuk perawatan atau pengurangan beban berat candi.

Ia pun mengkritisi kualitas pemandu wisata disana yang dinilai tak seragam.

"Antara satu guide dengan yang lain, tidak sama, saat menceritakan sejarah Borobudur, dengan kata lain berbeda-beda versinya. Dan begitu saya tanya, ternyata guide tersebut berasal dari Palembang," ungkapnya.

Baca Juga:

Penjelasan Lengkap TWC Borobudur Tentang Kenaikan Harga Tiket

Bahkan, lanjut Nuroji, ketika ia menanyakan nama-nama gunung disekitar Candi Borobudur, pemandu wisata tersebut tidak tahu namanya.

Ditambahkannya, seharusnya untuk menjadi pemandu wisata perlu pelatihan dan pembekalan tersendiri tentang sejarah wisata candi tersebut, dan lingkungan sekitarnya.

Sehingga, antara satu pemandu wisata dengan pemandu wisata yang lain satu cerita alias ada kesamaan. Dan yang terpenting merupakan sejarah asli candi tersebut.

"Dan yang tidak kalah penting, untuk memberdayakan warga sekitar atas keberadaan candi Borobudur itu juga harus dilakukan Penataran, pelatihan atau pembekalan terlebih dahulu," pungkasnya.

Sekedar informasi, Menko marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan akan membatasi pengunjung Candi Borobudur dan menerapkan tarif baru untuk tiket masuk bagi turis asing maupun lokal.

Tak tanggung-tanggung, pengunjung lokal atau turis lokal nantinya diharuskan membayar tiket Rp 750 ribu untuk sekali masuk.

Sementara wisatawan mancanegara, bakal dikenakan tarif USD100 atau jika dirupiahkan setara dengan Rp1.443.000 (kurs USD1 = Rp 14.400) atau hampir dua kali lipat dari harga tiket untuk turis lokal. (Knu)

Baca Juga:

Fasilitas Pariwisata Borobudur Yang Sudah Dibangun Jokowi

#Candi Borobudur #Luhut Panjaitan #Anggota DPR #Partai Gerindra
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani menyambut terbuka minat Budi Arie Projo bergabung.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Pemeriksaan dilakukan untuk mencari kejelasan atas sejumlah peristiwa yang mendapat perhatian publik.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Indonesia
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Aksi joget para anggota dewan menjadi respons positif karena merasa usaha yang ditampilkan timnya mendapatkan reaksi dari anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Indonesia
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
MKD DPR RI memutuskan Rahayu Saraswati tetap berstatus sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dan menindaklanjuti lima perkara etik baru dalam rapat internal di Senayan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Bagikan