TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - TNI didesak untuk bertindak tegas tanpa ragu terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang menimbulkan keresahan. Penegasan ini terutama ditujukan pada ormas yang bertindak layaknya preman dan merasa kebal hukum karena diduga memiliki afiliasi politik.

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI bersama jajaran Kodam III Siliwangi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Sabam Rajagukguk menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak membenarkan perilaku premanisme.

Baca juga:

DPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

"Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga," ujar Sabam dalam keterangannya, Kamis (9/10).

Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu, TNI, sebagai institusi dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, harus mampu menjamin keamanan dan menindak berbagai gangguan ketertiban.

Fenomena aksi premanisme berkedok ormas memang sering terjadi di Indonesia, yang dampaknya menimbulkan kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

"Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak dan TNI adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat jadi silakan ditindak," ucap Sabam kembali, menekankan pentingnya tindakan keras.

Baca juga:

Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Bakal Dukung Komite Reformasi Polri

Isu preman berkedok ormas ini juga menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, yang menilai bahwa aksi mereka sering kali menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu iklim usaha nasional.

Sebagai contoh kerugian yang ditimbulkan, Sabam menyebutkan batalnya rencana pendirian pabrik mobil terkenal asal Tiongkok di Subang beberapa waktu lalu, yang ditaksir menyebabkan kerugian triliunan rupiah bagi negara.

#DPR #DPR RI #Gerindra #Partai Gerindra #Ormas #Ormas Kepemudaan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej dengan Komisi III DPR Bahas RUU Penyesuaian Pidana
Rapat Kerja (Raker) Wakil Menteri Hukum (Wamwenkum) Edward Omar Sharif Hiariej dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 24 November 2025
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej dengan Komisi III DPR Bahas RUU Penyesuaian Pidana
Indonesia
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar
Setiap kebijakan baru harus dirancang secara matang agar memberikan manfaat nyata bagi proses belajar-mengajar.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar
Indonesia
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting untuk menata ulang sistem pemidanaan nasional agar selaras dengan KUHP baru.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Indonesia
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Sekolah bisa mengajukan perbaikan gedung secara online. DPR menyebutkan, hal tersebut harus disosialisasikan secara masif.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Indonesia
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Indonesia
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Pemerintah harus bantu rumah sakit daerah meningkatkan kompetensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan literasi digital sejak dini
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Indonesia
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Hetifah menyoroti urgensi pengaturan yang komprehensif terkait fenomena perundungan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Bagikan