TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk (DPR RI)
Merahputih.com - TNI didesak untuk bertindak tegas tanpa ragu terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang menimbulkan keresahan. Penegasan ini terutama ditujukan pada ormas yang bertindak layaknya preman dan merasa kebal hukum karena diduga memiliki afiliasi politik.
Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI bersama jajaran Kodam III Siliwangi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Sabam Rajagukguk menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak membenarkan perilaku premanisme.
Baca juga:
DPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
"Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga," ujar Sabam dalam keterangannya, Kamis (9/10).
Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu, TNI, sebagai institusi dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, harus mampu menjamin keamanan dan menindak berbagai gangguan ketertiban.
Fenomena aksi premanisme berkedok ormas memang sering terjadi di Indonesia, yang dampaknya menimbulkan kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
"Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak dan TNI adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat jadi silakan ditindak," ucap Sabam kembali, menekankan pentingnya tindakan keras.
Baca juga:
Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Bakal Dukung Komite Reformasi Polri
Isu preman berkedok ormas ini juga menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, yang menilai bahwa aksi mereka sering kali menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu iklim usaha nasional.
Sebagai contoh kerugian yang ditimbulkan, Sabam menyebutkan batalnya rencana pendirian pabrik mobil terkenal asal Tiongkok di Subang beberapa waktu lalu, yang ditaksir menyebabkan kerugian triliunan rupiah bagi negara.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej dengan Komisi III DPR Bahas RUU Penyesuaian Pidana
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas