TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk (DPR RI)
Merahputih.com - TNI didesak untuk bertindak tegas tanpa ragu terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang menimbulkan keresahan. Penegasan ini terutama ditujukan pada ormas yang bertindak layaknya preman dan merasa kebal hukum karena diduga memiliki afiliasi politik.
Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI bersama jajaran Kodam III Siliwangi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Sabam Rajagukguk menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak membenarkan perilaku premanisme.
Baca juga:
DPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
"Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga," ujar Sabam dalam keterangannya, Kamis (9/10).
Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu, TNI, sebagai institusi dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, harus mampu menjamin keamanan dan menindak berbagai gangguan ketertiban.
Fenomena aksi premanisme berkedok ormas memang sering terjadi di Indonesia, yang dampaknya menimbulkan kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
"Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak dan TNI adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat jadi silakan ditindak," ucap Sabam kembali, menekankan pentingnya tindakan keras.
Baca juga:
Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Bakal Dukung Komite Reformasi Polri
Isu preman berkedok ormas ini juga menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, yang menilai bahwa aksi mereka sering kali menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu iklim usaha nasional.
Sebagai contoh kerugian yang ditimbulkan, Sabam menyebutkan batalnya rencana pendirian pabrik mobil terkenal asal Tiongkok di Subang beberapa waktu lalu, yang ditaksir menyebabkan kerugian triliunan rupiah bagi negara.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP