Komisi I DPR Sesalkan Bentrok Antara Oknum TNI dan Polri di Papua

Eddy FloEddy Flo - Senin, 13 April 2020
 Komisi I DPR Sesalkan Bentrok Antara Oknum TNI dan Polri di Papua

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyesalkan terjadinya bentrokan oknum Prajurit TNI dan Anggota Polri di Papau beberapa waktu lalu yang menewaskan tiga anggota Polri. Seharusnya, menurut Bobby, insiden tersebut tidak terjadi disaat semua elemen bangsa sedang bersatu melawan mewabahnya Covid-19.

“Saya sangat menyesalkan sampai terjadi hal tersebut di saat seperti ini,” kata Bobby dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4).

Baca Juga:

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

Politisi Partai Golkar ini meminta kepada TNI-Polri untuk segera berkomunikasi menenangkan seluruh anggotanya untuk menahan diri demi menjaga suasana tetap aman dan kondusif. Oknum anggota TNI-Polri yang dianggap bersalah dalam insiden tersebut harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Anggota DPR Bobby Rizaldi sesalkan adanya bentrokan antara TNi dan Polri di Papua
Politisi Golkar yang juga anggota Komisi I DPR Bobby A Rizaldi (Foto: antaranews)

“Saya minta pimpinan TNI dan POLRI segera menenangkan anggota nya, melakukan komunikasi damai dan yang bersalah diproses sangsi hukumnya,” tuturnya.

Bobby menambahkan, menenangkan suasana agar tetap kondusif sangat penting demi menjaga suasana batin Garda depan penjaga kadaulatan NKRI tetap tenang.

“Ini sangat penting untuk segera dilakukan agar suasana kebathinan situasi garda depan penjaga kedaulatan RI disana segera pulih, dan bersinergi kembali menjaga keutuhan bangsa,” tandasnya.

Baca Juga:

Umat Katolik Solo Rayakan Paskah di Rumah, Misa Lewat Live Streaming

Sekedar informasi, pada Minggu (12/4) sekitar pukul 07.40 WIT, telah terjadi kesalahpahaman hingga berujung pada Bentrokan antara Prajurit TNI dari Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad dengan Anggota Polres Mamberamo Raya.

Akibat Bentrokan tersebut, tiga anggota Polres Mamberamo Raya meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka. Hingga saat ini, aparat gabungan telah diterjunkan untuk menginvestigasi kejadian tersebut.(Pon)

Baca Juga:

Hadapi COVID-19 Gugus Tugas dan TikTok Bersatu Dukung Tenaga Kesehatan

#Komisi I DPR #TNI-Polri #Anggota DPR #Konflik Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Pemeriksaan dilakukan untuk mencari kejelasan atas sejumlah peristiwa yang mendapat perhatian publik.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Indonesia
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Aksi joget para anggota dewan menjadi respons positif karena merasa usaha yang ditampilkan timnya mendapatkan reaksi dari anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Indonesia
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
MKD DPR RI memutuskan Rahayu Saraswati tetap berstatus sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dan menindaklanjuti lima perkara etik baru dalam rapat internal di Senayan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Bagikan