Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Maret 2021
Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya

DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Alasannya, petinggi PSJ dinilai belum siap dengan data diskusi hari ini.

Komisi B DPRD pun mengagendakan ulang rapat dengan BUMD PSJ hingga 2 pekan ke depan.

Baca Juga

Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

"Untuk mendapatkan data-data yang akurat sekali lagi," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)

Untuk agenda, ucap Aziz, yang hadir yakni Plt Direktur Utama (Dirut) PSJ, Indra S. Arharrys Direktur Administrasi dan Keuangan, Bima P. Santosa tapi mereka tidak mengetahui secara luas pokok persoalan yang ditanyakan.

"Ketika ditanya lebih detail, kurang siap dan juga Direktur Keuangan minta waktu untuk menyiapkan data-data yang akurat," tutur Aziz.

Tapi, Politikus PKS ini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi adanya pengadaan lahan di BUMD itu yang mencapai 70 hektar selama 2 tahun belakangan.

Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi, jawaban terkait apa keperluan dari pembelian lahan tersebut termasuk lokasi tepatnya di mana, belum dapat dijawab oleh PSJ.

"70 hektar ini di mana, Sudah 2 tahun ini. 70 hektar ini di mana lokasinya dan untuk apa? selain untuk apa apakah ada permasalahan dengan tanah-tanah itu. Selama ini kan gak pernah dibuka, kita tahunya bahwa ini lancar-lancar saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, hari ini Komisi B DPRD DKI memanggil petinggi BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB, tapi digelar secara tertutup.

Salah satu agenda Komisi B itu menggali dugaan kasus korupsi program Rumah DP 0 Rupiah di lahan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

"Pertama evaluasi penyerapan anggaran. Kedua rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini," ujar Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/3). (Asp)

Baca Juga

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

#DPRD DKI Jakarta #Rumah Dp 0 Rupiah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan