Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Maret 2021
Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya

DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Alasannya, petinggi PSJ dinilai belum siap dengan data diskusi hari ini.

Komisi B DPRD pun mengagendakan ulang rapat dengan BUMD PSJ hingga 2 pekan ke depan.

Baca Juga

Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

"Untuk mendapatkan data-data yang akurat sekali lagi," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)

Untuk agenda, ucap Aziz, yang hadir yakni Plt Direktur Utama (Dirut) PSJ, Indra S. Arharrys Direktur Administrasi dan Keuangan, Bima P. Santosa tapi mereka tidak mengetahui secara luas pokok persoalan yang ditanyakan.

"Ketika ditanya lebih detail, kurang siap dan juga Direktur Keuangan minta waktu untuk menyiapkan data-data yang akurat," tutur Aziz.

Tapi, Politikus PKS ini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi adanya pengadaan lahan di BUMD itu yang mencapai 70 hektar selama 2 tahun belakangan.

Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi, jawaban terkait apa keperluan dari pembelian lahan tersebut termasuk lokasi tepatnya di mana, belum dapat dijawab oleh PSJ.

"70 hektar ini di mana, Sudah 2 tahun ini. 70 hektar ini di mana lokasinya dan untuk apa? selain untuk apa apakah ada permasalahan dengan tanah-tanah itu. Selama ini kan gak pernah dibuka, kita tahunya bahwa ini lancar-lancar saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, hari ini Komisi B DPRD DKI memanggil petinggi BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB, tapi digelar secara tertutup.

Salah satu agenda Komisi B itu menggali dugaan kasus korupsi program Rumah DP 0 Rupiah di lahan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

"Pertama evaluasi penyerapan anggaran. Kedua rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini," ujar Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/3). (Asp)

Baca Juga

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

#DPRD DKI Jakarta #Rumah Dp 0 Rupiah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan