Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya


DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Alasannya, petinggi PSJ dinilai belum siap dengan data diskusi hari ini.
Komisi B DPRD pun mengagendakan ulang rapat dengan BUMD PSJ hingga 2 pekan ke depan.
Baca Juga
Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen
"Untuk mendapatkan data-data yang akurat sekali lagi," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

Untuk agenda, ucap Aziz, yang hadir yakni Plt Direktur Utama (Dirut) PSJ, Indra S. Arharrys Direktur Administrasi dan Keuangan, Bima P. Santosa tapi mereka tidak mengetahui secara luas pokok persoalan yang ditanyakan.
"Ketika ditanya lebih detail, kurang siap dan juga Direktur Keuangan minta waktu untuk menyiapkan data-data yang akurat," tutur Aziz.
Tapi, Politikus PKS ini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi adanya pengadaan lahan di BUMD itu yang mencapai 70 hektar selama 2 tahun belakangan.
Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi, jawaban terkait apa keperluan dari pembelian lahan tersebut termasuk lokasi tepatnya di mana, belum dapat dijawab oleh PSJ.
"70 hektar ini di mana, Sudah 2 tahun ini. 70 hektar ini di mana lokasinya dan untuk apa? selain untuk apa apakah ada permasalahan dengan tanah-tanah itu. Selama ini kan gak pernah dibuka, kita tahunya bahwa ini lancar-lancar saja," pungkasnya.
Seperti diketahui, hari ini Komisi B DPRD DKI memanggil petinggi BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB, tapi digelar secara tertutup.
Salah satu agenda Komisi B itu menggali dugaan kasus korupsi program Rumah DP 0 Rupiah di lahan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
"Pertama evaluasi penyerapan anggaran. Kedua rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini," ujar Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/3). (Asp)
Baca Juga
Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
