Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Maret 2021
Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya

DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Alasannya, petinggi PSJ dinilai belum siap dengan data diskusi hari ini.

Komisi B DPRD pun mengagendakan ulang rapat dengan BUMD PSJ hingga 2 pekan ke depan.

Baca Juga

Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

"Untuk mendapatkan data-data yang akurat sekali lagi," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)

Untuk agenda, ucap Aziz, yang hadir yakni Plt Direktur Utama (Dirut) PSJ, Indra S. Arharrys Direktur Administrasi dan Keuangan, Bima P. Santosa tapi mereka tidak mengetahui secara luas pokok persoalan yang ditanyakan.

"Ketika ditanya lebih detail, kurang siap dan juga Direktur Keuangan minta waktu untuk menyiapkan data-data yang akurat," tutur Aziz.

Tapi, Politikus PKS ini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi adanya pengadaan lahan di BUMD itu yang mencapai 70 hektar selama 2 tahun belakangan.

Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi, jawaban terkait apa keperluan dari pembelian lahan tersebut termasuk lokasi tepatnya di mana, belum dapat dijawab oleh PSJ.

"70 hektar ini di mana, Sudah 2 tahun ini. 70 hektar ini di mana lokasinya dan untuk apa? selain untuk apa apakah ada permasalahan dengan tanah-tanah itu. Selama ini kan gak pernah dibuka, kita tahunya bahwa ini lancar-lancar saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, hari ini Komisi B DPRD DKI memanggil petinggi BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB, tapi digelar secara tertutup.

Salah satu agenda Komisi B itu menggali dugaan kasus korupsi program Rumah DP 0 Rupiah di lahan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

"Pertama evaluasi penyerapan anggaran. Kedua rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini," ujar Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/3). (Asp)

Baca Juga

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

#DPRD DKI Jakarta #Rumah Dp 0 Rupiah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Bagikan