Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menampik terlibat dalam pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah yang tersandung perkara korupsi dengan menyeret mantan Dirut Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan.
"Saya enggak merasa bermain, kok. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, (15/3).
Baca Juga
KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar), ia mengaku hanya mengesahkan anggaran pengadaan lahan PSJ. Awalnya, usulan tersebut diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan sebagai eksekutif.
"Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari Gubernur diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar," ucap Prasetyo.
Kendati begitu, politisi PDIP ini mengakui, dirinya yang mengesahkan anggaran Rumah tanpa DP andalan Anies, karena menjabat sebagai Ketua Banggar.
"Pengesahan apakah ini diiyakan atau ditidak kan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan Banggar. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu," terangnya.
Lebih lanjut, Prasetyo pun menuturkan, pada saat anggaran Rumah DP Nol Persen tersebut disahkan, ia tidak menjabat sebagai ketua komisi, dan juga koordinator Komisi B.
"Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap enggak enak. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya minta yang menyebutkan nama saya klarifikasi," pungkasnya.
Seperti diketahui, koran Tempo memberitakan jika Ketua DPRD DKI, Prasetyo berperan mengatur alokasi dana pengadaan lahan tanah bagi Pembangunan Sarana Jaya untuk program Rumah DP 0 Rupiah.
Informasi Tempo, pada 14 November PSJ mendapat PMD sebesar Rp285 miliar. Tapi, dalam rapat selanjutnya yang dipimpin oleh Prasetyo, PMD PSJ dinaikkan menjadi Rp1,285 triliun. (Asp)
Baca Juga
Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan