Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Maret 2021
Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menampik terlibat dalam pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah yang tersandung perkara korupsi dengan menyeret mantan Dirut Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan.

"Saya enggak merasa bermain, kok. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, (15/3).

Baca Juga

KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan

Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar), ia mengaku hanya mengesahkan anggaran pengadaan lahan PSJ. Awalnya, usulan tersebut diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan sebagai eksekutif.

"Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari Gubernur diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar," ucap Prasetyo.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Kendati begitu, politisi PDIP ini mengakui, dirinya yang mengesahkan anggaran Rumah tanpa DP andalan Anies, karena menjabat sebagai Ketua Banggar.

"Pengesahan apakah ini diiyakan atau ditidak kan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan Banggar. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu," terangnya.

Lebih lanjut, Prasetyo pun menuturkan, pada saat anggaran Rumah DP Nol Persen tersebut disahkan, ia tidak menjabat sebagai ketua komisi, dan juga koordinator Komisi B.

"Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap enggak enak. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya minta yang menyebutkan nama saya klarifikasi," pungkasnya.

Seperti diketahui, koran Tempo memberitakan jika Ketua DPRD DKI, Prasetyo berperan mengatur alokasi dana pengadaan lahan tanah bagi Pembangunan Sarana Jaya untuk program Rumah DP 0 Rupiah.

Informasi Tempo, pada 14 November PSJ mendapat PMD sebesar Rp285 miliar. Tapi, dalam rapat selanjutnya yang dipimpin oleh Prasetyo, PMD PSJ dinaikkan menjadi Rp1,285 triliun. (Asp)

Baca Juga

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #Rumah Dp 0 Rupiah #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Adapula sejumlah direksi dari Gojek ikut mengantarkan pemakaman korban.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Bagikan