Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah
Rusunami DP0 Rupiah di Jalan H Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (ANTARA/HO)
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) hari ini, Rabu (15/3).
Salah satu agenda pemanggilan untuk menggali dugaan kasus korupsi program Rumah DP 0 Rupiah di lahan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
"Pertama evaluasi penyerapan anggaran. Kedua rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini," ujar Ketua Komisi B DPRD Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/3).
Baca Juga:
Jakarta Minta Rusun Kosong Milik Swasta Dijadikan Program DP 0 Rupiah
Sayangnya, kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 digelar secara tertutup bagi wartawan yang ingin meliput.
Alasan Komisi B tak izinkan media masuk ke ruang pembahasan, ucap Azis, agar para petinggi BUMD PSJ terbuka bicara dengan dewan dan tidak takut untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan legislator DKI.
Dalam rapat itu, kata Azis, Komisi B juga akan menayakan nasib lahan Muncul pasca-tersangdung perkara korupsi mark up di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kan dari kejadian yang kemarin kita akan tanya peruntukan tanahnya apa. Berarti itu kan gak jadi dibeli. Itu mengganggu gak terhadap program DP Nol Rupiah," terang dia.
Baca Juga:
Dinas Perumahan Tidak Tahu Lahan Munjul Dijadikan Rumah DP 0 Rupiah
Kalau hal itu mengganggu jalannya program Rumah tanpa DP andalan Anies, antisipasinya Sarana Jaya seperti apa, rencananya dan strateginya bagaimana.
"Sedangkan yang lama (Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan) sudah dinonaktifkan. Yang baru ini kita belum tahu nih rencananya seperti apa," jelas dia.
"Timeline-nya berapa lama yang terganggu. Antisipasinya seperti apa. Plan A plan B-nya seperti apa," tutupnya (Asp)
Baca Juga:
Anies Diklaim Tak Terlibat Pembelian Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Kejagung Lacak Jejak Riza Chalid, Diduga Masih Berada di Asia
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Interpol, Polri Sebut Bisa Ditangkap di 196 Negara