Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pimpinan Pemprov DKI Jakarta mengklaim tidak terlibat dalam pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah di wilayah Muncul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pak gubernur (Anies), saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (12/3).
Baca Juga:
KPK Geledah Kantor Adonara Propertindo Terkait Korupsi Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Riza menuturkan, jika dirinya dan Gubernur Anies hanya membuat kebijakan secara umum dari janji kampanye Pilkada DKI 2017 lalu dan di masukan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DKI.
"Umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, membangun mendukung normalisasi naturalisasi waduk dan sebagainya," papar Riza.
Secara teknis, kata politikus senior Gerindra ini, dinas-dinas terkaitlah yang mengeksekusi program yang telah dirancang Pemprov DKI. Jadi dirinya dan pimpinannya itu tidak masuk dalam pelaksanaan teknis.
"Kemudian kami meminta dinas perumahan, pasar jaya sarana jaya untuk menyiapkan DP 0 persen, masing-masing bekerja," ungkap dia.
Menurut dia, cukup aneh jika gubernur dan wakil gubernur yang turun ke bawah mengurusi hal berkaitan dengan teknis. Seperti contoh soal pengadaan dan pembelian lahan tanah program Rumah tanpa DP.
"Yang besar-besar saja kebijakan besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas tugas sudin," tegas dia.
Baca Juga:
KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Korupsi Lahan Rumah DP O Rupiah
Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini juga mengungkapkan, meski Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan tersandung kasus korupsi program andalam Gubernur Anies tetap berjalan.
"Terkait kasus ini tidak mengganggu program Pemprov, atau program di sarana, karena di sarana itu kan tidak pak Yori senidri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya," tutupnya. (Asp)
