Anies Diklaim Tak Terlibat Pembelian Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Hunian susun DP0 Rupiah Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, di malam hari, Kamis (5/12/2019). ANTARA/Andi Firdaus/aa.
MerahPutih.com - Pimpinan Pemprov DKI Jakarta mengklaim tidak terlibat dalam pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah di wilayah Muncul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pak gubernur (Anies), saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (12/3).
Baca Juga:
KPK Geledah Kantor Adonara Propertindo Terkait Korupsi Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Riza menuturkan, jika dirinya dan Gubernur Anies hanya membuat kebijakan secara umum dari janji kampanye Pilkada DKI 2017 lalu dan di masukan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DKI.
"Umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, membangun mendukung normalisasi naturalisasi waduk dan sebagainya," papar Riza.
Secara teknis, kata politikus senior Gerindra ini, dinas-dinas terkaitlah yang mengeksekusi program yang telah dirancang Pemprov DKI. Jadi dirinya dan pimpinannya itu tidak masuk dalam pelaksanaan teknis.
"Kemudian kami meminta dinas perumahan, pasar jaya sarana jaya untuk menyiapkan DP 0 persen, masing-masing bekerja," ungkap dia.
Menurut dia, cukup aneh jika gubernur dan wakil gubernur yang turun ke bawah mengurusi hal berkaitan dengan teknis. Seperti contoh soal pengadaan dan pembelian lahan tanah program Rumah tanpa DP.
"Yang besar-besar saja kebijakan besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas tugas sudin," tegas dia.
Baca Juga:
KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Korupsi Lahan Rumah DP O Rupiah
Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini juga mengungkapkan, meski Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan tersandung kasus korupsi program andalam Gubernur Anies tetap berjalan.
"Terkait kasus ini tidak mengganggu program Pemprov, atau program di sarana, karena di sarana itu kan tidak pak Yori senidri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot