Dinas Perumahan Tidak Tahu Lahan Munjul Dijadikan Rumah DP 0 Rupiah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 Maret 2021
Dinas Perumahan Tidak Tahu Lahan Munjul Dijadikan Rumah DP 0 Rupiah

Rumah DP Nol Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Perumahan DKI mengaku tidak mengetahui informasi jika tanah di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur dijadikan program Rumah DP 0 Rupiah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan DKI Sarjoko mengatakan, program DP 0 persen andalan Gubernur Anies itu baru direncanakan 3 lokasi oleh BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), yakni Cilangkap, Pondok Kelapa, serta Pulo Gebang.

Baca Juga:

Wagub DKI Ungkap Nasib Proyek Rumah DP 0 Rupiah Pasca-Dugaan Korupsi

"Kalau kaitan dengan lokasi yang di Pondok Ranggon, sampai saat ini kita belum terinformasikan apakah itu nanti akan dimanfaatkan untuk apa, kita juga belum tahu," ujar Sarjoko di Jakarta, Minggu (14/3).

Sarjoko mengklaim, pihaknya belum tahu secara detail lahan di Munjul, Pondok Ranggon, mau diapakan setelah berujung bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Artinya, selama ini, itu belum terinfromasi kepada kami secara resmi akan digunakan untuk hunian DP nol misalnya, itu belum pernah," jelas dia.

Anak buah Anies ini mengungkapkan, bahwa baru dua lahan yakni di Cilangkap dan Pondok Kelapa yang sudah dibangun untuk dirombak menjadi program rumah tanpa DP. Sedangkan lahan Pulo Gebang belum ada progres.

"Baru di Cilangkap, sama di Pondok Kelapa. Terus satu lagi di Pulo Gebang, tetapi Pulo Gembang ini belum mulai," ungkap Sarjoko.

Nasib pembangunan lahan Pulo Gebang, kata Sarjoko, masih dalam tahap pembuatan proposal. Berdasarkan informasi yang didapatnya pembangunan Rumah DP Nol Rupiah itu akan tertunda.

Rumah DP Nol Rupiah Jakarta. (Foto: Antara)
Rumah DP Nol Rupiah Jakarta. (Foto: Antara)

"Untuk saat ini Pulo Gebang mundur, tidak di 2022. Rencana semula kan di tahun 2020, tetapi karena tahun ini 2021, 2022, Sarana Jaya targetnya Cilangkap dulu," paparnya.

Ia pun meminta, kepada BUMD Sarana Jaya untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Perumahan soal pembelian lahan DP 0 Rupiah agar program andalan Anies itu tidak lagi menimbulkan kasus.

"Terkait misalnya dia punya lahan, pingin bangun hunian dp nol di mana, itu diinformasikan ke kami," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Diklaim Tak Terlibat Pembelian Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah

#DP Rumah #Rumah Subsidi #KPK #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Dua tersangka yang baru ditahan, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga bersama Fuad Hasan Masyhur melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Indonesia
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Lima orang merupakan dari unsur pemkab, sisanya pihak swasta.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan. Total 10 orang diamankan, terdiri dari unsur Pemkab Muara Enim dan pihak swasta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Kegiatan atau tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih bisa dijalankan oleh menteri.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Bagikan