Dinas Perumahan Tidak Tahu Lahan Munjul Dijadikan Rumah DP 0 Rupiah
Rumah DP Nol Rupiah. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Dinas Perumahan DKI mengaku tidak mengetahui informasi jika tanah di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur dijadikan program Rumah DP 0 Rupiah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan DKI Sarjoko mengatakan, program DP 0 persen andalan Gubernur Anies itu baru direncanakan 3 lokasi oleh BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), yakni Cilangkap, Pondok Kelapa, serta Pulo Gebang.
Baca Juga:
Wagub DKI Ungkap Nasib Proyek Rumah DP 0 Rupiah Pasca-Dugaan Korupsi
"Kalau kaitan dengan lokasi yang di Pondok Ranggon, sampai saat ini kita belum terinformasikan apakah itu nanti akan dimanfaatkan untuk apa, kita juga belum tahu," ujar Sarjoko di Jakarta, Minggu (14/3).
Sarjoko mengklaim, pihaknya belum tahu secara detail lahan di Munjul, Pondok Ranggon, mau diapakan setelah berujung bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Artinya, selama ini, itu belum terinfromasi kepada kami secara resmi akan digunakan untuk hunian DP nol misalnya, itu belum pernah," jelas dia.
Anak buah Anies ini mengungkapkan, bahwa baru dua lahan yakni di Cilangkap dan Pondok Kelapa yang sudah dibangun untuk dirombak menjadi program rumah tanpa DP. Sedangkan lahan Pulo Gebang belum ada progres.
"Baru di Cilangkap, sama di Pondok Kelapa. Terus satu lagi di Pulo Gebang, tetapi Pulo Gembang ini belum mulai," ungkap Sarjoko.
Nasib pembangunan lahan Pulo Gebang, kata Sarjoko, masih dalam tahap pembuatan proposal. Berdasarkan informasi yang didapatnya pembangunan Rumah DP Nol Rupiah itu akan tertunda.
"Untuk saat ini Pulo Gebang mundur, tidak di 2022. Rencana semula kan di tahun 2020, tetapi karena tahun ini 2021, 2022, Sarana Jaya targetnya Cilangkap dulu," paparnya.
Ia pun meminta, kepada BUMD Sarana Jaya untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Perumahan soal pembelian lahan DP 0 Rupiah agar program andalan Anies itu tidak lagi menimbulkan kasus.
"Terkait misalnya dia punya lahan, pingin bangun hunian dp nol di mana, itu diinformasikan ke kami," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Anies Diklaim Tak Terlibat Pembelian Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPK Lakukan 11 OTT, Tetapkan 118 Tersangka, dan Pulihkan Aset Negara Rp 1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
KPK Bawa Duit Rp 400 Juta Dari Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Riau, Ada Dolar Singapura
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Penangkapan Oknum Jaksa Oleh KPK, LSAK: Komitmen Kejaksaan untuk 'Sapu Bersih' Ternyata hanya Pencitraan dan Retorika
45 Jaksa Ditangkap Diduga Korupsi, ICW Soroti Kinerja Jaksa Agung
OTT Beruntun KPK Disebut Cuma Kelas Kabupaten, MAKI: Mestinya Tangkap Ikan Besar, Bukan Ikan Kecil
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara