Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Maret 2021
Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menampik terlibat dalam pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah yang tersandung perkara korupsi dengan menyeret mantan Dirut Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan.

"Saya enggak merasa bermain, kok. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, (15/3).

Baca Juga

KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan

Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar), ia mengaku hanya mengesahkan anggaran pengadaan lahan PSJ. Awalnya, usulan tersebut diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan sebagai eksekutif.

"Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari Gubernur diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar," ucap Prasetyo.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Kendati begitu, politisi PDIP ini mengakui, dirinya yang mengesahkan anggaran Rumah tanpa DP andalan Anies, karena menjabat sebagai Ketua Banggar.

"Pengesahan apakah ini diiyakan atau ditidak kan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan Banggar. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu," terangnya.

Lebih lanjut, Prasetyo pun menuturkan, pada saat anggaran Rumah DP Nol Persen tersebut disahkan, ia tidak menjabat sebagai ketua komisi, dan juga koordinator Komisi B.

"Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap enggak enak. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya minta yang menyebutkan nama saya klarifikasi," pungkasnya.

Seperti diketahui, koran Tempo memberitakan jika Ketua DPRD DKI, Prasetyo berperan mengatur alokasi dana pengadaan lahan tanah bagi Pembangunan Sarana Jaya untuk program Rumah DP 0 Rupiah.

Informasi Tempo, pada 14 November PSJ mendapat PMD sebesar Rp285 miliar. Tapi, dalam rapat selanjutnya yang dipimpin oleh Prasetyo, PMD PSJ dinaikkan menjadi Rp1,285 triliun. (Asp)

Baca Juga

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #Rumah Dp 0 Rupiah #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan