Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menampik terlibat dalam pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah yang tersandung perkara korupsi dengan menyeret mantan Dirut Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan.
"Saya enggak merasa bermain, kok. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, (15/3).
Baca Juga
KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar), ia mengaku hanya mengesahkan anggaran pengadaan lahan PSJ. Awalnya, usulan tersebut diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan sebagai eksekutif.
"Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari Gubernur diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar," ucap Prasetyo.

Kendati begitu, politisi PDIP ini mengakui, dirinya yang mengesahkan anggaran Rumah tanpa DP andalan Anies, karena menjabat sebagai Ketua Banggar.
"Pengesahan apakah ini diiyakan atau ditidak kan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan Banggar. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu," terangnya.
Lebih lanjut, Prasetyo pun menuturkan, pada saat anggaran Rumah DP Nol Persen tersebut disahkan, ia tidak menjabat sebagai ketua komisi, dan juga koordinator Komisi B.
"Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap enggak enak. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya minta yang menyebutkan nama saya klarifikasi," pungkasnya.
Seperti diketahui, koran Tempo memberitakan jika Ketua DPRD DKI, Prasetyo berperan mengatur alokasi dana pengadaan lahan tanah bagi Pembangunan Sarana Jaya untuk program Rumah DP 0 Rupiah.
Informasi Tempo, pada 14 November PSJ mendapat PMD sebesar Rp285 miliar. Tapi, dalam rapat selanjutnya yang dipimpin oleh Prasetyo, PMD PSJ dinaikkan menjadi Rp1,285 triliun. (Asp)
Baca Juga
Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
