Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 Desember 2020
Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi geram dengan seorang guru SMPN 25 Jakarta Selatan bernama Sukirno yang membuat soal ujian sekolah 'Anies Diejek Mega'.

Saking kesalnya, politisi PDI Perjuangan itu berniat melaporkan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) itu ke Polda Metro Jaya pada Rabu (16/12).

Baca Juga

Viral Anies Diejek Mega di Soal Ujian Sekolah, Gerindra: Nggak Etis

"Saya akan melaporkan bapak ke Polda Metro Jaya," ucap Prasetyo di dalam rapat Komisi E bersama dengan Disdik DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/12).

Dalam rapat itu ,Prasetyo meminta guru itu menjelaskan apa maksudnya memuat nama pimpinannya di soal ujian sekolah. Sebab, ia tulis nama kedua pejabat publik itu saat kondisi Indonesia tengah memanas.

Sukirno pun menjawab, menulis nama Mega dan Anies hanya spontanitas, tidak bermaksud hal yang lainnya.

"Demi Allah Pak, saya tidak punya niat apa-apa," jawab Sukirno.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

Sambung Prasetyo, kenapa tidak menggunakan nama lain dan kenapa harus memakai nama Megawati. "Apakah nggak mungkin nama Otong, contoh soal nama,"

"Spontanitas saja pak, karena kan KD3 titik dua itu, saya bacakan dulu pak," balas Sukirno.

Sebagai pengajar, menurut Prasetyo, harusnya memberikan contoh yang baik kepada murid, bukan membandingkan seorang presiden dengan gubernur.

Kader PDIP ini pun meminta Sukirno membacakan Pancasila dihadapan orang yang hadir di dalam ruangan Komisi E. Tantangan Prasetyo itu berhasil dilewatkan Sukirno.

"Tahu nggak bapak, dari poin satu sampai lima, tau nggak artinya. Jangan bapak mengorbankan nama orang pak. Sebagai guru itu panutan pak," ungkapnya.

Kemudian, Prasetyo menyampaikan, bila ia tak suka dengan partainya ungkapkan saja secara gentleman dihadapannya.

"Kalau nggak suka dengan partai saya ngomong dengan saya pak, jangan contoh soal tokoh negara, tokoh republik pak. Sebentar lagi, sesudah bu Mega, Pak Jokowi, sebentar Pak SBY," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Soal Ujian Sebut Nama Anies dan Mega, Begini Penjelasan Disdik DKI Jakarta

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Megawati Soekarnoputri
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan