Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 Desember 2020
Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi geram dengan seorang guru SMPN 25 Jakarta Selatan bernama Sukirno yang membuat soal ujian sekolah 'Anies Diejek Mega'.

Saking kesalnya, politisi PDI Perjuangan itu berniat melaporkan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) itu ke Polda Metro Jaya pada Rabu (16/12).

Baca Juga

Viral Anies Diejek Mega di Soal Ujian Sekolah, Gerindra: Nggak Etis

"Saya akan melaporkan bapak ke Polda Metro Jaya," ucap Prasetyo di dalam rapat Komisi E bersama dengan Disdik DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/12).

Dalam rapat itu ,Prasetyo meminta guru itu menjelaskan apa maksudnya memuat nama pimpinannya di soal ujian sekolah. Sebab, ia tulis nama kedua pejabat publik itu saat kondisi Indonesia tengah memanas.

Sukirno pun menjawab, menulis nama Mega dan Anies hanya spontanitas, tidak bermaksud hal yang lainnya.

"Demi Allah Pak, saya tidak punya niat apa-apa," jawab Sukirno.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

Sambung Prasetyo, kenapa tidak menggunakan nama lain dan kenapa harus memakai nama Megawati. "Apakah nggak mungkin nama Otong, contoh soal nama,"

"Spontanitas saja pak, karena kan KD3 titik dua itu, saya bacakan dulu pak," balas Sukirno.

Sebagai pengajar, menurut Prasetyo, harusnya memberikan contoh yang baik kepada murid, bukan membandingkan seorang presiden dengan gubernur.

Kader PDIP ini pun meminta Sukirno membacakan Pancasila dihadapan orang yang hadir di dalam ruangan Komisi E. Tantangan Prasetyo itu berhasil dilewatkan Sukirno.

"Tahu nggak bapak, dari poin satu sampai lima, tau nggak artinya. Jangan bapak mengorbankan nama orang pak. Sebagai guru itu panutan pak," ungkapnya.

Kemudian, Prasetyo menyampaikan, bila ia tak suka dengan partainya ungkapkan saja secara gentleman dihadapannya.

"Kalau nggak suka dengan partai saya ngomong dengan saya pak, jangan contoh soal tokoh negara, tokoh republik pak. Sebentar lagi, sesudah bu Mega, Pak Jokowi, sebentar Pak SBY," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Soal Ujian Sebut Nama Anies dan Mega, Begini Penjelasan Disdik DKI Jakarta

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Megawati Soekarnoputri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Monumen Kudatuli di Menteng. Peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menewaskan 5 orang, melukai 149, dan 23 hilang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Selain menyoroti kinerja aparat, Megawati juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya fenomena buzzer di media sosial yang didominasi oleh anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Bagikan