Kepala Otorita IKN Nusantara akan Kelola Anggaran Lebih Dari Rp 1.000 Triliun

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 09 Maret 2022
Kepala Otorita IKN Nusantara akan Kelola Anggaran Lebih Dari Rp 1.000 Triliun

Desain IKN Nusantara. Foto : PUPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan dan melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negra (IKN) Nusantara dalam waktu dekat. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturong, penunjukan Kepala Otorita kemungkinan besok atau lusa.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus menyambut baik kabar ini. Apalagi, menurutnya Jokowi sudah lama mengantongi nama calon Kepala Otorita IKN.

Baca Juga

Jokowi akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok, DPR: Belum Dapat Informasi

"Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber, Presiden sudah ada nama di saku beliau dan akan dilakukan pelantikan. Memang masyarakat bertanya-tanya mengapa terjadi penundaan pengumuman dan pelantikan oleh Pak Jokowi," kata Guspardi saat dihubungi, Rabu (9/2).

Guspardi mengatakan, Kepala otorita IKN akan diberikan tanggung jawab anggaran yang dahsyat. Pada tahap pertama saja Rp 466 triliun, sedangkan jangka panjang lebih dari Rp 1.000 triliun. Apalagi sorotan masyarakat soal IKN juga debatable.

"Supaya jangan menimbulkan dinamika, spekulasi dan menyejukkan suasana, eloknya Presiden segera umumkan ke publik, siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita itu," imbuh mantan anggota Pansus RUU IKN itu.

Soal kriteria, Guspardi berharap Kepala Otorita IKN berasal dari kalangan profesional dan tidak terafiliasi pada salah satu parpol. Pun memiliki kualitas moral, kapasitas, kapabilitas, dan independen.

"Apabila dibandingkan dengan jabatan menteri, tugas Kepala Otorita akan lebih berat. Mulai dari segi anggaran, belum lagi tekanan dari masyarakat yang akan terus memantau perkembangan IKN," ujarnya.

Baca Juga

Konsep Smart City di IKN Nusantara Mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik

Legislator asal Sumatera Barat itu menyoroti salah satu sosok yang santer disebut sebagai calon kuat Kepala Otorita IKN yakni eks Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. Namun ia menegaskan, siapa pun yang nantinya resmi ditunjuk adalah sepenuhnya wewenang Jokowi.

"Ini hak progeratif Presiden. Tapi tentu siapa saja berhak menyampaikan kriteria. Kalau memang Pak Bambang adalah sosok dengan kriteria yang saya sampaikan, tentu kita apresiasi. Dan Pak Bambang harus menyiapkan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab beliau untuk jadi Kepala Otorita yang tugasnya amat berat," paparnya.

Lebih lanjut anggota Baleg DPR ini menambahkan, penunjukan Kepala Otorita IKN harus selektif. Kepala Otorita IKN juga harus siap menghadapi segala kemungkinan mengingat mendapat porsi anggaran yang sangat besar.

"Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Jokowi orangnya harus profesional, independen, punya kapasitas kapabilitas dan berintegritas," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Dikabarkan akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok

#IKN Nusantara #UU IKN #RUU IKN #Kalimantan Timur #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Bagikan