Kepala Otorita IKN Nusantara akan Kelola Anggaran Lebih Dari Rp 1.000 Triliun

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 09 Maret 2022
Kepala Otorita IKN Nusantara akan Kelola Anggaran Lebih Dari Rp 1.000 Triliun

Desain IKN Nusantara. Foto : PUPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan dan melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negra (IKN) Nusantara dalam waktu dekat. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturong, penunjukan Kepala Otorita kemungkinan besok atau lusa.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus menyambut baik kabar ini. Apalagi, menurutnya Jokowi sudah lama mengantongi nama calon Kepala Otorita IKN.

Baca Juga

Jokowi akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok, DPR: Belum Dapat Informasi

"Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber, Presiden sudah ada nama di saku beliau dan akan dilakukan pelantikan. Memang masyarakat bertanya-tanya mengapa terjadi penundaan pengumuman dan pelantikan oleh Pak Jokowi," kata Guspardi saat dihubungi, Rabu (9/2).

Guspardi mengatakan, Kepala otorita IKN akan diberikan tanggung jawab anggaran yang dahsyat. Pada tahap pertama saja Rp 466 triliun, sedangkan jangka panjang lebih dari Rp 1.000 triliun. Apalagi sorotan masyarakat soal IKN juga debatable.

"Supaya jangan menimbulkan dinamika, spekulasi dan menyejukkan suasana, eloknya Presiden segera umumkan ke publik, siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita itu," imbuh mantan anggota Pansus RUU IKN itu.

Soal kriteria, Guspardi berharap Kepala Otorita IKN berasal dari kalangan profesional dan tidak terafiliasi pada salah satu parpol. Pun memiliki kualitas moral, kapasitas, kapabilitas, dan independen.

"Apabila dibandingkan dengan jabatan menteri, tugas Kepala Otorita akan lebih berat. Mulai dari segi anggaran, belum lagi tekanan dari masyarakat yang akan terus memantau perkembangan IKN," ujarnya.

Baca Juga

Konsep Smart City di IKN Nusantara Mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik

Legislator asal Sumatera Barat itu menyoroti salah satu sosok yang santer disebut sebagai calon kuat Kepala Otorita IKN yakni eks Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. Namun ia menegaskan, siapa pun yang nantinya resmi ditunjuk adalah sepenuhnya wewenang Jokowi.

"Ini hak progeratif Presiden. Tapi tentu siapa saja berhak menyampaikan kriteria. Kalau memang Pak Bambang adalah sosok dengan kriteria yang saya sampaikan, tentu kita apresiasi. Dan Pak Bambang harus menyiapkan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab beliau untuk jadi Kepala Otorita yang tugasnya amat berat," paparnya.

Lebih lanjut anggota Baleg DPR ini menambahkan, penunjukan Kepala Otorita IKN harus selektif. Kepala Otorita IKN juga harus siap menghadapi segala kemungkinan mengingat mendapat porsi anggaran yang sangat besar.

"Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Jokowi orangnya harus profesional, independen, punya kapasitas kapabilitas dan berintegritas," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Dikabarkan akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok

#IKN Nusantara #UU IKN #RUU IKN #Kalimantan Timur #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter serta Presisi.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Bagikan