Kasus Kematian COVID-19 Meningkat, Anggota DPR Minta Booster Dikebut

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 Agustus 2022
Kasus Kematian COVID-19 Meningkat, Anggota DPR Minta Booster Dikebut

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 Moderna saat vaksinasi booster kedua di Rumah Sakit Mardirahayu, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (3/8). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Diketahui, pada Juni 2022 angka kematian harian masih di bawah 10 orang, sedangkan pada Juli di atas 10 dan Agustus naik signifikan melewati 20 orang.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengungkapkan, pada 2 Agustus 2022, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi dalam tiga bulan terakhir, yakni 24 orang.

Baca Juga

Masyarakat Diminta Segera Booster COVID-19

"Kasus aktif COVID-19 ada 49.048. Jumlah ini naik 1.239 kasus dibandingkan sehari sebelumnya. Kita harus waspadai ini agar tidak semakin melonjak,“ kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8).

Menurut Netty, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat realisasi vaksin booster ke-1 atau vaksin ke-3 yang saat ini masih di bawah 30 persen. Pasalnya, cakupan vaskin booster ke-1 masih di angka 27 persen, masih jauh dari target pemerintah yang 50 persen.

"Perlu ada strategi khusus untuk mendidik masyarakat agar bersedia divaksin booster. Jangan sampai ada unsur paksaan yang malah dapat menimbulkan resistensi masyarakat,“ ujarnya.

Baca Juga

Vaksin Booster Kedua Disiapkan, Boster Pertama Harus Jadi Prioritas

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong masyarakat agar segera melakukan vaksin booster.

“Vaksin booster perlu dilakukan sebagai upaya melindungi diri dan keluarga dari paparan COVID-19, sekaligus sebagai upaya membangun kekebalan komunitas," kata Netty.

Lebih lanjut Netty meminta pemerintah meningkatkan testing, tracing serta mengawasi penerapan protokol kesehatan.

“Testing dan tracing penting dilakukan terus menerus untuk mengetahui angka riil kasus serta sebaran penularannya. Prokes juga harus terus digalakkan dan diawasi di tengah melonggarnya disiplin masyarakat" pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

WNI di Jepang Diimbau Cepat Booster Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19

#Vaksin Covid-19 #Kasus COVID-19 #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Bagikan