Vaksin Booster Kedua Disiapkan, Boster Pertama Harus Jadi Prioritas

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 31 Juli 2022
Vaksin Booster Kedua Disiapkan, Boster Pertama Harus Jadi Prioritas

Ilustrasi Vaksinasi COVID-19. (freepik/freepik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aturan baru vaksin COVID-19 booster kedua atau vaksin dosis keempat untuk para tenaga kesehatan disambut positif oleh anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

Akan tetapi, Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan capaian booster pertama bagi masyarakat juga mendesak untuk ditingkatkan.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Siapkan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat Umum

“Kita mendukung booster kedua untuk para Tenaga Kesehatan (nakes), apalagi booster kedua ini kan rekomendasi dari WHO. Tapi saya ingatkan, capaian boster pertama bagi masyarakat yang masih rendah justru yang harus menjadi prioritas,” kata Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/7).

Handoyo mengatakan, capaian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua, per Juni 2022 lalu pun belum mencapai target yang dipatok Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 70 persen. Sementara capaian booster pertama bagi masyarakat juga masih rendah.

“Penyuntikan booster kedua atawa vaksin keempat ini memang baik tapi sekali lagi, ini bukan prioritas utama. Justru capaian booster pertama bagi masyarakat yang harus ditingkatkan dan dikejar," ujarnya.

Meskipun menaganggap booster kedua bukan prioritas, Handoyo tetap mendorong vaksin keempat ini diberlakukan untuk kalangan tertentu, para nakes dan orang-orang yang beresiko tinggi, semisal para lansia, khususnya yang memiliki komorbid.

“Booster kedua tetap kita dukung dan dorong agar selain nakes, juga menyasar orang yang beresiko tinggi seperti lansia maupun yg punya komorbid juga. Nah, selanjutnya perlu juga dipikirkan boster kedua untuk masyarakat umum,” tuturnya.

Baca Juga:

1,9 Juta Tenaga Kesehatan Bersiap Jalani Vaksin Booster Kedua

Handoyo tidak menampik, saat ini masyarakat sudah mulai kurang antuisias untuk vaksin. Padahal, kata Handoyo, COVID-19 masih ada dan masih beresiko, terbukti baru-baru ini ada dua dokter yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 yang berkembang dengan varian yang ada sekarang.

“Saya kira pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan semua pihak harus memikirkan lagi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti sebelumnya berbondong-bondong menuju ke fasilitas kesehatan untuk vaksin. Apalagi kan gelombang terkahir COVID-19 masih mengancam, kita harus hati-hati,” bebernya.

Menurut politisi asal Boyolali, Jawa Tengah ini, di tengah menurunnya semangat untuk vaksin, sangat tepat jika persyaratan booster pada moda transportasi tempat perkantoran dan fasilitas umum diberlakukan.

“Saya kira langkah yang tepat jika persayaratan booster diberlakukan ke tempat umum. Kebijakan seperti ini akan kembali meningkatkan kesadaran masyarakat untuk booster," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kota Bandung Wajibkan Masyarakat Sudah Vaksin Booster Bila ke Ruang Publik

#Vaksin Covid-19 #Vaksinasi #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Bagikan