Vaksin Booster Kedua Disiapkan, Boster Pertama Harus Jadi Prioritas

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 31 Juli 2022
Vaksin Booster Kedua Disiapkan, Boster Pertama Harus Jadi Prioritas

Ilustrasi Vaksinasi COVID-19. (freepik/freepik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aturan baru vaksin COVID-19 booster kedua atau vaksin dosis keempat untuk para tenaga kesehatan disambut positif oleh anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

Akan tetapi, Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan capaian booster pertama bagi masyarakat juga mendesak untuk ditingkatkan.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Siapkan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat Umum

“Kita mendukung booster kedua untuk para Tenaga Kesehatan (nakes), apalagi booster kedua ini kan rekomendasi dari WHO. Tapi saya ingatkan, capaian boster pertama bagi masyarakat yang masih rendah justru yang harus menjadi prioritas,” kata Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/7).

Handoyo mengatakan, capaian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua, per Juni 2022 lalu pun belum mencapai target yang dipatok Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 70 persen. Sementara capaian booster pertama bagi masyarakat juga masih rendah.

“Penyuntikan booster kedua atawa vaksin keempat ini memang baik tapi sekali lagi, ini bukan prioritas utama. Justru capaian booster pertama bagi masyarakat yang harus ditingkatkan dan dikejar," ujarnya.

Meskipun menaganggap booster kedua bukan prioritas, Handoyo tetap mendorong vaksin keempat ini diberlakukan untuk kalangan tertentu, para nakes dan orang-orang yang beresiko tinggi, semisal para lansia, khususnya yang memiliki komorbid.

“Booster kedua tetap kita dukung dan dorong agar selain nakes, juga menyasar orang yang beresiko tinggi seperti lansia maupun yg punya komorbid juga. Nah, selanjutnya perlu juga dipikirkan boster kedua untuk masyarakat umum,” tuturnya.

Baca Juga:

1,9 Juta Tenaga Kesehatan Bersiap Jalani Vaksin Booster Kedua

Handoyo tidak menampik, saat ini masyarakat sudah mulai kurang antuisias untuk vaksin. Padahal, kata Handoyo, COVID-19 masih ada dan masih beresiko, terbukti baru-baru ini ada dua dokter yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 yang berkembang dengan varian yang ada sekarang.

“Saya kira pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan semua pihak harus memikirkan lagi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti sebelumnya berbondong-bondong menuju ke fasilitas kesehatan untuk vaksin. Apalagi kan gelombang terkahir COVID-19 masih mengancam, kita harus hati-hati,” bebernya.

Menurut politisi asal Boyolali, Jawa Tengah ini, di tengah menurunnya semangat untuk vaksin, sangat tepat jika persyaratan booster pada moda transportasi tempat perkantoran dan fasilitas umum diberlakukan.

“Saya kira langkah yang tepat jika persayaratan booster diberlakukan ke tempat umum. Kebijakan seperti ini akan kembali meningkatkan kesadaran masyarakat untuk booster," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kota Bandung Wajibkan Masyarakat Sudah Vaksin Booster Bila ke Ruang Publik

#Vaksin Covid-19 #Vaksinasi #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Pemerintah Jemput Bola Vaksinasi Ribuan Hewan Peliharaan, Jakarta Targetkan Bebas Rabies
Sebanyak 14.645 ekor hewan yang divaksin itu terdiri atas anjing 2.363 ekor, kucing 12.126 ekor, kera 104 ekor dan musang 52 ekor.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Pemerintah Jemput Bola Vaksinasi Ribuan Hewan Peliharaan, Jakarta Targetkan Bebas Rabies
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan