Soffi Amira
MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, mengkritik usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Ia menilai, jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka hal itu bisa dianggap sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru.
“Kalau Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran HAM yang sudah ditetapkan negara pada era Orde Baru bukan lagi pelanggaran HAM, tapi bisa disebut kebenaran oleh rezim Soeharto saat itu,” tegas Romli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10).
Ia menegaskan, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan justru akan menempatkan para mahasiswa dan aktivis Reformasi 1998 sebagai pihak yang bersalah.
Baca juga:
40 Nama Calon Pahlawan Nasional Resmi Diajukan, Ada Marsinah, Ali Sadikin, Hingga Soeharto
"Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa '98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan," tegas dia.
Lebih lanjut, Guntur menyatakan keprihatinannya terhadap narasi yang seolah menjadikan nama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah sebagai “barter moral” untuk meloloskan gelar pahlawan bagi Soeharto.
Sebagai informasi, selain Soeharto, pemerintah juga berencana mengangkat Gus Dur dan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
"Padahal Gus Dur dan Marsinah dikenal melawan Soeharto dan Orde Baru, maka secara logika tidak mungkin semuanya disebut pahlawan,” ujarnya.
Baca juga:
Alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir ini menyebutkan, mereka yang menentang otoritarianisme dan memperjuangkan demokrasi justru lebih layak disebut pahlawan.
“Karena melawan Soeharto dan Orde Baru, yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah. Soeharto tetap dengan fakta sejarah mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan Reformasi ‘98 karena KKN, otoriter, dan pelanggaran HAM berat,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyerahkan berkas usulan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Usulan ini diserahkan Gus Ipul kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Selasa (21/10).
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah. (Pon)
