Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), akan memberikan gelar pahlawan pada pada Presiden Kedua RI Soeharto. Namun, penolakan datang dari Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, dengan menegaskan Soeharto selama 32 tahun terlibat dalam serangkaian kasus penghilangan nyawa. Saat menanggapi hal tersebut, Plt Ketua DPD PDIP Jateng FX Hadi Rudyatmo menegaskan adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
“Pengusulan pahlawan nasional itu kan ada usul dari bawah. Penolakan dan sebagainya berarti akan ada hal yang dipertimbangkan,” ujar Rudy saat ditemui setelah acara jalan sehat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Solo, Minggu (26/10).
Ia menegaskan penolakan Soeharto jadi pahlawan nasional berarti ada ada persoalan masa lalu yang belum selesai. “Kalau Soeharto ditolak untuk jadi pahlawan nasional, berarti kan persoalan-persoalan yang kemarin belum selesai. Kira-kira seperti itu,” katanya.
Ia kembali menegaskan persoalan itu salah satunya pada kasus unjuk rasa Reformasi 1998. “Lah ya itu (1998), PDIP punya aturan dan punya prinsip dalam menolak sebuah usul yang itu diharapkan masyarakat,” pungkasnya.
Baca juga:
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Keputusan Kementerian Sosial tetap menyertakan nama Presiden kedua RI, Soeharto, dalam daftar nama yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) disesalkan kelompok masyarakat sipil. Audiensi yang mereka dilakukan beberapa waktu lalu dianggap tidak dihiraukan.
Hal ini diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, yang menilai pengusulan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto sarat politik mengingat Presiden Prabowo Subianto merupakan mantan menantunya. Padahal, menurut dia, penguasa Orde Baru itu tak pantas diberi gelar pahlawan.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
