Kapolri Bantah Perintahkan Anggotanya Tembak Mati Habib Rizieq
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Merahputih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah menginstruksikan kepada anggotanya menembak mati gerakan massa 'Perusuh NKRI'.
"Tidak ada saya mengatakan itu. (Tulisan) itu ada yang membuatnya di blog, bukan di media mainstream," kata Tito kepada wartawan, Kamis (2/5).
Hal itu disampaikan Tito menanggapi sebuah artikel berjudul "HRS Akan Kerahkan People Power, Polri: Kami Siap Tembak 'Mati' Perusuh NKRI Sekalipun Itu Cucu Nabi" yang tengah viral di media sosial.
HRS yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah imam besar FPI Habib Rizieq Shihab. Sedangkan people power yang dimaksud adalah gerakan massa terkait hasil Pilpres 2019.
Berita bohong itu beredar di media sosial Facebook, Blog, hingga Instagram. Di dalamnya sendiri berisikan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mendorong adanya rekonsiliasi kubu Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno usai Pilpres 2019.
Seruan gerakan People Power pun dinilai tidak tepat dan bisa disalahgunakan untuk mengganggu kedaulatan NKRI. Dalam naskahnya pun tertulis bahwa Tito telah memberikan instruksi kepada anggota Polri agar tidak segan menembak mati orang yang diduga perusuh NKRI.
Tito memerintahkan Direktorat Siber Bareskrim Polri mengejar pembuat tulisan itu. Terkait people power, Tito berujar pihaknya menangani aksi massa sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku.
"Kita lagi kejar siapa yang membuat ini karena ini ingin mengadu saya dengan ulama. Prinsip bagi Polri kalau ada gerakan massa, kita akan tangani sesuai prosedur yang berlaku secara proporsional," ucap Tito.
Tito menilai hal tersebut sengaja dibuat untuk adu domba antara pihak kepolisian dengan ulama-ulama dan umat Islam.
"Prinsip bagi Polri, kalau ada gerakan massa (terkait people power), kita akan menangani prosedur yang berlaku secara proporsional. Mulai yang ringan, yang persuasif, sampai pada hal yang koersif, upaya paksa sesuai aturan yang berlaku baik di nasional, internasional," ungkap Tito. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Mendagri Tito Tiba di Istana, Pastikan Ada Pelantikan Menko Polkam Baru
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses