Kapolri Bantah Perintahkan Anggotanya Tembak Mati Habib Rizieq

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 02 Mei 2019
Kapolri Bantah Perintahkan Anggotanya Tembak Mati Habib Rizieq

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah menginstruksikan kepada anggotanya menembak mati gerakan massa 'Perusuh NKRI'.

"Tidak ada saya mengatakan itu. (Tulisan) itu ada yang membuatnya di blog, bukan di media mainstream," kata Tito kepada wartawan, Kamis (2/5).

Hal itu disampaikan Tito menanggapi sebuah artikel berjudul "HRS Akan Kerahkan People Power, Polri: Kami Siap Tembak 'Mati' Perusuh NKRI Sekalipun Itu Cucu Nabi" yang tengah viral di media sosial.

HRS yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah imam besar FPI Habib Rizieq Shihab. Sedangkan people power yang dimaksud adalah gerakan massa terkait hasil Pilpres 2019.

Berita bohong itu beredar di media sosial Facebook, Blog, hingga Instagram. Di dalamnya sendiri berisikan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mendorong adanya rekonsiliasi kubu Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno usai Pilpres 2019.

Habib Rizieq Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). (MP/Dery Ridwansyah)

Seruan gerakan People Power pun dinilai tidak tepat dan bisa disalahgunakan untuk mengganggu kedaulatan NKRI. Dalam naskahnya pun tertulis bahwa Tito telah memberikan instruksi kepada anggota Polri agar tidak segan menembak mati orang yang diduga perusuh NKRI.

Tito memerintahkan Direktorat Siber Bareskrim Polri mengejar pembuat tulisan itu. Terkait people power, Tito berujar pihaknya menangani aksi massa sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku.

"Kita lagi kejar siapa yang membuat ini karena ini ingin mengadu saya dengan ulama. Prinsip bagi Polri kalau ada gerakan massa, kita akan tangani sesuai prosedur yang berlaku secara proporsional," ucap Tito.

Tito menilai hal tersebut sengaja dibuat untuk adu domba antara pihak kepolisian dengan ulama-ulama dan umat Islam.

"Prinsip bagi Polri, kalau ada gerakan massa (terkait people power), kita akan menangani prosedur yang berlaku secara proporsional. Mulai yang ringan, yang persuasif, sampai pada hal yang koersif, upaya paksa sesuai aturan yang berlaku baik di nasional, internasional," ungkap Tito. (Knu)

#Tito Karnavian #Rizieq Shihab
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Selama memimpin Jakarta, Pramono mengklaim tak bakal mengisi jabatan direksi BUMD dengan subjektif. Ia memastikan akan memilih secara profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Indonesia
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Juli 2025
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Hal ini seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Narasi Mendagri Tito akan jual pulau-pulau di Indonesia sempat ramai di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Indonesia
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Pemda kini boleh menggelar rapat di hotel dan restoran. DPRD DKI Jakarta tinggal menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat.
Soffi Amira - Selasa, 10 Juni 2025
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Indonesia
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Tito menekankan pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Juni 2025
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Bagikan