Istri Eks Mendag Enggartiasto Lukita Disebut dalam Sidang Kasus Impor Bawang Putih

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Februari 2020
Istri Eks Mendag Enggartiasto Lukita Disebut dalam Sidang Kasus Impor Bawang Putih

Suasana sidang tipikor dengan terdakwa Nyoman Dhamantra di Pengadilan Tipikor, Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istri eks Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Peggy Lukita disebut dalam persidangan kasus dugaan suap impor bawang putih 2019. Nama Peggy Lukita disebut oleh pengusaha batu bara Indiyana alias Nino yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Mulanya, Mirawati Basri, orang kepercayaan mantan anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra disebut ingin melobi istri Mendag Enggar, Peggy Lukita untuk mengurus surat persetujuan impor (SPI) bawang putih 2019.

Baca Juga:

Pengacara Nilai Pelaporan Mendag Agus ke Polisi Ngawur

Nino merupakan pihak yang mengenalkan Doddy Wahyudi, Zulfikar, dan Chadry Suanda alias Afung kepada Mirawati Basri. Dia berupaya membantu ketiga pengusaha itu untuk mendapatkan SPI dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) yang akan diurus oleh Nyoman Dharmantra.

Opsi melobi Peggy dipilih lantaran Nyoman bersikap tidak ingin membantu mengurusi SPI bawang putih. Sehingga, Mirawati menyarankan alternatif lain dalam pengurusan izin kuota impor bawang putih tersebut.

Anggota DPR Komisi VI 2014-2019 dari fraksi PDI-Perjuangan I Nyoman Dhamantra didakwa menerima uang suap Rp2 miliar dan janji Rp1,5 miliar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (31/12). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Anggota DPR Komisi VI 2014-2019 dari fraksi PDI-Perjuangan I Nyoman Dhamantra didakwa menerima uang suap Rp2 miliar dan janji Rp1,5 miliar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (31/12). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

"Jadi dalam hal ini pada waktu itu kita tahu bahwa Pak Nyoman, ibaratnya sudah tak mau bantu lah. Akhirnya Mba Mira ngomong ada jalur lain. Nah di situ Mba Mira bicara bahwa memang saya ada jalur lain. Nah di situ Ibu Mendag," kata Nino di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/2).

Nino mengatakan, Mirawati berencana melobi Peggy untuk mempermudah mengurus SPI saat perjalanan dinas. Namun, langkah lobi belum diketahui pasti terlaksana atau tidak.

"Nanti di privat jet, Mba Mira akan memulai lobi lah mengenai itu," ujar Nino.

Baca Juga:

Polisi Masih Selidki Kasus Dugaan Penipuan yang Diduga Libatkan Mendag Agus Suparmanto

Dalam sidang itu, Nino bersaksi untuk tiga terdakwa yakni Mirawati Basri, I Nyoman Dharmantra, dan Elviyanto. Ketiganya, didakwa secara bersama-sama telah menerima suap sebesar Rp3,5 miliar terkait pengurusan impor bawang putih. Penerimaan suap itu bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto yang menerima hadiah uang sebesar Rp2 miliar dan janji uang sebesar Rp1,5 miliar.

Suap itu berasal dari tiga pengusaha, yaitu Direktur PT Cahaya Sakti Agro, Chandry Suanda alias Afung, Dody Wahyudi dan Zulfikar. Tujuan penerimaan suap tersebut adalah agar Nyoman membantu pengurusan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian untuk kepentingan Chandry Suanda alias Afung. (Pon)

Baca Juga:

Nama Anak Megawati Disebut dalam Sidang Suap Impor Bawang Putih

#Kasus Korupsi #Menteri Perdagangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Proses penegakan hukum yang berlangsung di KPK telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Dipastikan, tidak ada kendala dalam proses tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Bagikan