Harga Kedelai Mahal, Produsen Tempe DKI Ngadu ke Fraksi PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 Februari 2022
Harga Kedelai Mahal, Produsen Tempe DKI Ngadu ke Fraksi PDIP

Sejumlah anggota Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta mendatangi kantor Fraksi PDIP DPRD DKI. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Produsen tempe di DKI Jakarta dan sekitarnya mengeluhkan tingginya harga kedelai yang berimbas pada produksi. Kenaikan harga kedelai telah berlangsung lama dan membuat perajin tempe kewalahan.

Sekjen Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Edi Kuswanto mengatakan, pihaknya mengaku bingung dengan harga kedelai yang makin hari makin mahal. Dari data yang dipunya Puskopti, harga kedelai sekarang ini menyentuh di angka Rp 11.300 per kilogram.

"Sebelumnya harga di bawah Rp 10 ribu, berkisar Rp 8.500 - Rp 9.000 (per kilogram)," ucap Edi Kuswanto usai audiensi bersama sejumlah anggota Puskopti dengan Fraksi PDIP, Rabu (23/2).

Baca Juga:

Kementan Dorong Petani Taman Jagung Bareng Dengan Kedelai

Akibat harga kedelai melonjak tersebut, perajin tempe di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi menggelar aksi mogok dagang yang sudah berlangsung mulai Senin hingga Rabu (21-23 Februari 2022).

Aksi kekecewaan terhadap pemerintah ini akan berakhir hari ini dan kemungkinan besar pada Kamis (24/2) besok mulai produksi tempe kembali.

"Mogoknya itu, (bertujuan) pertama supaya masyarakat mengetahui tempe itu memang bahan bakunya kedelai yang diimpor dari luar negeri, dan terakhir ini naiknya gak kira-kira," urainya.

Baca Juga:

Siasat Perajin Tahu di Solo Bertahan di Tengah Mahalnya Harga Kedelai

Edi Kuswanto mengungkapkan, bahwa bahan baku kedelai sudah mengalami kenaikan harga yang cukup lama sekira bulan Oktober tahun 2021. Tapi sekarang ini, naiknya sangat tidak wajar.

"Yang jelas untuk harga produksi kita itu biayanya sudah mahal gak bisa mengembalikan keuntungan seperti sebelumnya," paparnya.

Ia menuturkan, untuk ketersediaan kedelai di pasaran impor dari Amerika Serikat, Argentina dan Brazil. Tak ada kedelai lokal.

Kedatangan Puskopti ke rumah wakil rakyat ini, menurut Edi Kuswanto, agar pemerintah dapat memberikan solusi guna menstabilkan harga kedelai. Salah satunya dengan cara memberikan subsidi bahan baku kedelai.

"Pertama jangka pendek stabilkan untuk harga. Tata niaga dikembalikan ke Bulog," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

#Harga Kedelai #Tempe #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan