Harga Kedelai Mahal, Produsen Tempe DKI Ngadu ke Fraksi PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 Februari 2022
Harga Kedelai Mahal, Produsen Tempe DKI Ngadu ke Fraksi PDIP

Sejumlah anggota Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta mendatangi kantor Fraksi PDIP DPRD DKI. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Produsen tempe di DKI Jakarta dan sekitarnya mengeluhkan tingginya harga kedelai yang berimbas pada produksi. Kenaikan harga kedelai telah berlangsung lama dan membuat perajin tempe kewalahan.

Sekjen Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Edi Kuswanto mengatakan, pihaknya mengaku bingung dengan harga kedelai yang makin hari makin mahal. Dari data yang dipunya Puskopti, harga kedelai sekarang ini menyentuh di angka Rp 11.300 per kilogram.

"Sebelumnya harga di bawah Rp 10 ribu, berkisar Rp 8.500 - Rp 9.000 (per kilogram)," ucap Edi Kuswanto usai audiensi bersama sejumlah anggota Puskopti dengan Fraksi PDIP, Rabu (23/2).

Baca Juga:

Kementan Dorong Petani Taman Jagung Bareng Dengan Kedelai

Akibat harga kedelai melonjak tersebut, perajin tempe di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi menggelar aksi mogok dagang yang sudah berlangsung mulai Senin hingga Rabu (21-23 Februari 2022).

Aksi kekecewaan terhadap pemerintah ini akan berakhir hari ini dan kemungkinan besar pada Kamis (24/2) besok mulai produksi tempe kembali.

"Mogoknya itu, (bertujuan) pertama supaya masyarakat mengetahui tempe itu memang bahan bakunya kedelai yang diimpor dari luar negeri, dan terakhir ini naiknya gak kira-kira," urainya.

Baca Juga:

Siasat Perajin Tahu di Solo Bertahan di Tengah Mahalnya Harga Kedelai

Edi Kuswanto mengungkapkan, bahwa bahan baku kedelai sudah mengalami kenaikan harga yang cukup lama sekira bulan Oktober tahun 2021. Tapi sekarang ini, naiknya sangat tidak wajar.

"Yang jelas untuk harga produksi kita itu biayanya sudah mahal gak bisa mengembalikan keuntungan seperti sebelumnya," paparnya.

Ia menuturkan, untuk ketersediaan kedelai di pasaran impor dari Amerika Serikat, Argentina dan Brazil. Tak ada kedelai lokal.

Kedatangan Puskopti ke rumah wakil rakyat ini, menurut Edi Kuswanto, agar pemerintah dapat memberikan solusi guna menstabilkan harga kedelai. Salah satunya dengan cara memberikan subsidi bahan baku kedelai.

"Pertama jangka pendek stabilkan untuk harga. Tata niaga dikembalikan ke Bulog," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

#Harga Kedelai #Tempe #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan