Gaya Hidup Mewah Eks Pejabat Pajak Bukti Revolusi Mental Gagal Total

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Februari 2023
Gaya Hidup Mewah Eks Pejabat Pajak Bukti Revolusi Mental Gagal Total

Rubicon milik Mario Dandy Satriyo pelaku penganiayaan terhadap Dandy di Jakarta Selatan. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kekayaan tidak wajar dan gaya hidup mewah mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi bukti bahwa program revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal total.

Hal tersebut disampaikan angota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menanggapi gaya hidup mewah Mario Dandy Satriyo anak Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan masyarakat.

Baca Juga

Rabu Lusa, KPK Panggil Rafael Alun Trisambodo Klarifikasi Harta Rp 56 Miliar

Mario Dandy Satriyo menjadi sorotan setelah melakukan penganiayaan kepada anak pengurus GP Ansor hingga koma.

“Merebaknya harta kekayaan tak wajar dan gaya hidup mewah dari keluarga Rafael Alun Trisambodo menunjukkan program revolusi mental gagal total,” kata Sartono kepada wartawan, Senin,(27/2).

Sartono mendukung program revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi. Untuk mendukung program revolusi mental tersebut, ia menyarankan audit seluruh kekayaan pejabat lembaga negara.

“Setuju 100 persen audit total," tegas dia.

Baca Juga

Kasus Anaknya Jadi Kontroversi, Rafael Alun Mundur dari ASN Kemenkeu

Sartono mengungkapkan audit menyeluruh para pejabat tersebut perlu dilakukan agar penerimaan negara dapat berjalan optimal.

Ia menduga tak optimalnya pendapatan negara selama ini lantaran banyaknya oknum pejabat yang 'bermain' sehingga harta kekayaan mereka naik tidak wajar.

“Sehingga pendapatan negara akan maksimal,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Sartono, diperlukan sistem yang berkelanjutan terkait dengan audit para pejabat. Sehingga nilai-nilai moral bisa ditanamkan dalam menggunakan uang rakyat.

"Itu penting untuk dilakukan guna mencegah sikap mewah dan hedonisme dari para pejabat-pejabat negara," pungkas Sartono. (Pon)

Baca Juga

KPK Tindaklanjuti Potensi Ketidakwajaran LHKPN Rafael Sejak 2020

#DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter serta Presisi.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Bagikan