Dukung Anies Jual Saham Miras, Demokrat: Uangnya Bisa Bangun Rumah Sakit dan Sekolah

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 04 April 2021
Dukung Anies Jual Saham Miras, Demokrat: Uangnya Bisa Bangun Rumah Sakit dan Sekolah

Anggota Fraksi Demokrat DPRD, Mujiyono. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Demokrat DPRD DKI mendukung keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjual kepemilikan saham minuman keras (miras) di PT Delta Djakarta.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD, Mujiyono menilai pelepasan saham bir di PT Delta merupakan keputusan yang tepat. Ia meminta penjualan saham bir tersebut harus dilakukan secara profesional.

Baca Juga

Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

"Penjualan itu jangan sampai ngawur dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang," ujar Mujiyono di Jakarta, Minggu (4/4).

Untuk memuluskan rencana itu, Ketua Komisi A ini menyatakan fraksinya berniat mengikuti jejak fraksi lainnya di DPRD yang mengirimkan surat kepada pimpinan Dewan, Prasetyo Edi Marsudi berupa usulan rapat pembahasan penjualan saham PT Delta.

"Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan karena itu kan hak politik fraksi yang ada di Dewan," papar dia.

PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI, Santoso mengungkapkan, dengan melepas saham tersebut maka Pemprov DKI akan mendapatkan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dmn dlm masa pandemi ini pendapatan asli daerah (PAD) menurun tajam

"Hasil penjualan itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masya Jakarta seperti membangun rumah sakit atau sekolah," jelasnya.

Santoso menambahkan, sudah saatnya Pemprov DKI tidak lagi menjadi produsen minuman beralkohol karena memiliki saham di perusahaan bir tersebut.

Meskipun Pemda tidak lagi memiliki saham di perusahaan tersebut, lanjut Santoso, bukan berarti tidak memiliki otoritas dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di DKI.

Hai tersebut dikarenakan sangat berbeda antara pihak produsen minuman beralkohol dengan kewenangan regulator yang di miliki oleh Pemprov DKI.

"Posisi ini harus diketahui publik karena persepsi yang berkembang saat ini adalah jika pemerintah DKI Jakarta menjual sahamnya maka kewenangan untuk mengatur peredaran minol sudah tidak dapat dilakukan lagi," demikian Santoso.

Perlu diketahui, Pemprov DKI memiliki saham di perusahan bir itu sebesar 26,25 persen dan telah dimiliki Pemprov DKI sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin.

Sejak 2018 Gubernur Anies Baswedan sudah berikhtiar melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta dengan empat kali menyurati DPRD DKI untuk meminta restu.

Namun, langkah orang nomor satu di Jakarta itu mendapat bantu ganjalan dari Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Anak buah Megawati ini menyatakan tidak akan menyetujui penjualan perusahaan tersebut selama dirinya menjabat ketua dewan. (Asp)

Baca Juga

6 Fraksi Desak Ketua DPRD Gelar Pelepasan Saham Miras DKI

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan