Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 01 April 2021
Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco mengaku kecewa dengan sikap pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi yang hingga kini belum mau membahas pelepasan saham bir milik Pemprov di PT Delta Djakarta.

Padahal, kata Basri, sejumlah fraksi DPRD telah mengirimkan surat untuk menggelar rapat penjualan saham minuman keras (Miras) di PT Delta. Sejauh ini tidak ada respon yang diambil oleh Prasetyo.

Baca Juga

Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir

"Kita curiga ada apa-apanya kalau pimpinan tidak menggelar proses pengambilan keputusannya," ucap Baco di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (1/4).

Baco mengaku, hingga kini tidak ada obrolan sedikitpun dari ketua DPRD yang menyinggung rapat ihwal pelepasan tersebut. Menurutnya, rapat ini perlu dilakukan meskipun hasilnya nanti legislator menyetujui keinginan Anies atau sebaliknya.

"Seharusnya pimpinan DPRD itu tidak mengkebiri hak-hak anggota dewan, hak-hak fraksi kalau memang tidak apa-apanya," cetus Baco.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco. Foto: Istimewa

Anggota Komisi E DPRD DKI ini meminta kepada pucuk tertinggi DPRD itu untuk memberi kesempatan Legislatif dan Eksekutif untuk bersama-sama membahas mengenai hal ini.

Dia juga heran dengan sikap ketuanya itu yang mengambil alih sendiri DPRD terkait penjual bir ini. Padahal anggota dewan sebanyak 106 orang yang perlu diajak diskusi.

"Pimpinan dewan ga perlu khawatir hasilnya apa dia disalahkan, gak ada yg disalahkan selama persetujuannya dijalankan dengan baik," paparnya.

Harusnya Prasetyo melaksanakan kinerja sesuai tupoksinya sebagai Ketua DPRD DKI dalam menyikapi hal ini dan tidak seenak-enaknya saja mengambil keputusan sendiri.

"Kan ga bisa gitu, ini kan lembaga, bukan milik pribadi DPRD. Jadi seharunya semua ketentuan dijalankan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Tak Pakai Diskresi Lepas Saham Bir di PT Delta

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan