Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco mengaku kecewa dengan sikap pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi yang hingga kini belum mau membahas pelepasan saham bir milik Pemprov di PT Delta Djakarta.
Padahal, kata Basri, sejumlah fraksi DPRD telah mengirimkan surat untuk menggelar rapat penjualan saham minuman keras (Miras) di PT Delta. Sejauh ini tidak ada respon yang diambil oleh Prasetyo.
Baca Juga
Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir
"Kita curiga ada apa-apanya kalau pimpinan tidak menggelar proses pengambilan keputusannya," ucap Baco di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (1/4).
Baco mengaku, hingga kini tidak ada obrolan sedikitpun dari ketua DPRD yang menyinggung rapat ihwal pelepasan tersebut. Menurutnya, rapat ini perlu dilakukan meskipun hasilnya nanti legislator menyetujui keinginan Anies atau sebaliknya.
"Seharusnya pimpinan DPRD itu tidak mengkebiri hak-hak anggota dewan, hak-hak fraksi kalau memang tidak apa-apanya," cetus Baco.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini meminta kepada pucuk tertinggi DPRD itu untuk memberi kesempatan Legislatif dan Eksekutif untuk bersama-sama membahas mengenai hal ini.
Dia juga heran dengan sikap ketuanya itu yang mengambil alih sendiri DPRD terkait penjual bir ini. Padahal anggota dewan sebanyak 106 orang yang perlu diajak diskusi.
"Pimpinan dewan ga perlu khawatir hasilnya apa dia disalahkan, gak ada yg disalahkan selama persetujuannya dijalankan dengan baik," paparnya.
Harusnya Prasetyo melaksanakan kinerja sesuai tupoksinya sebagai Ketua DPRD DKI dalam menyikapi hal ini dan tidak seenak-enaknya saja mengambil keputusan sendiri.
"Kan ga bisa gitu, ini kan lembaga, bukan milik pribadi DPRD. Jadi seharunya semua ketentuan dijalankan," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih