Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 01 April 2021
Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco mengaku kecewa dengan sikap pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi yang hingga kini belum mau membahas pelepasan saham bir milik Pemprov di PT Delta Djakarta.

Padahal, kata Basri, sejumlah fraksi DPRD telah mengirimkan surat untuk menggelar rapat penjualan saham minuman keras (Miras) di PT Delta. Sejauh ini tidak ada respon yang diambil oleh Prasetyo.

Baca Juga

Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir

"Kita curiga ada apa-apanya kalau pimpinan tidak menggelar proses pengambilan keputusannya," ucap Baco di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (1/4).

Baco mengaku, hingga kini tidak ada obrolan sedikitpun dari ketua DPRD yang menyinggung rapat ihwal pelepasan tersebut. Menurutnya, rapat ini perlu dilakukan meskipun hasilnya nanti legislator menyetujui keinginan Anies atau sebaliknya.

"Seharusnya pimpinan DPRD itu tidak mengkebiri hak-hak anggota dewan, hak-hak fraksi kalau memang tidak apa-apanya," cetus Baco.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco. Foto: Istimewa

Anggota Komisi E DPRD DKI ini meminta kepada pucuk tertinggi DPRD itu untuk memberi kesempatan Legislatif dan Eksekutif untuk bersama-sama membahas mengenai hal ini.

Dia juga heran dengan sikap ketuanya itu yang mengambil alih sendiri DPRD terkait penjual bir ini. Padahal anggota dewan sebanyak 106 orang yang perlu diajak diskusi.

"Pimpinan dewan ga perlu khawatir hasilnya apa dia disalahkan, gak ada yg disalahkan selama persetujuannya dijalankan dengan baik," paparnya.

Harusnya Prasetyo melaksanakan kinerja sesuai tupoksinya sebagai Ketua DPRD DKI dalam menyikapi hal ini dan tidak seenak-enaknya saja mengambil keputusan sendiri.

"Kan ga bisa gitu, ini kan lembaga, bukan milik pribadi DPRD. Jadi seharunya semua ketentuan dijalankan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Tak Pakai Diskresi Lepas Saham Bir di PT Delta

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan