Pemprov DKI Tak Pakai Diskresi Lepas Saham Bir di PT Delta

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 18 Maret 2021
Pemprov DKI Tak Pakai Diskresi Lepas Saham Bir di PT Delta

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mengambil keputusan sendiri dalam kemelut penjualan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengaku, pihak juga tidak ada niatan atau rapat untuk rencana melepaskan saham bir tidak bersama DPRD.

Baca Juga

PKS Desak Ketua DPRD DKI Bahas Penjualan Saham Bir Delta

"Kita tidak pernah mengambil diskresi-diskresi," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/3).

Menurut dia, semua keputusan yang menjadi tanggung jawab Eksekutif dan Legislatif DKI selalu diambil bersama, tidak pernah berjalan sendiri-sendiri.

Lebih lanjut, kata politikus Gerindra ini, mengenai penjualan minuman keras (miras) masih didiskusikan bareng antara Pemprov DKI dengan Dewan Parlemen Lebon Sirih. Saat ini DKI masih menyusun kajian soal pelepasan saham bir di TP Delta.

"Prinsipnya Pemprov DKI bersama DPRD eksekutif dan legislatif selama kepemimpinan Anies kami punya hubungan yang baik dengan DPRD," ungkap Riza.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

Seperti diketahui, Fraksi PKS DPRD DKI telah mengirimkan surat usulan agenda rapat pembahasan penjualan saham bir di PT Delta Djakarta kepada Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

PKS mendukung penuh kebijakan Anies yang ingin memanfaatkan dana hasil penjualan saham tersebut untuk hal yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami sampaikan ke Ketua DPRD DKI agar dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan rapat bersama Fraksi-Fraksi di DPRD," jelas Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/3).

Sementra itu, Plt Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI, Riyadi mengatakan DKI bisa mengantongi uang ratusan miliar rupiah jika niatan melepas saham bir di PT Delta disetujui DPRD.

Saat ini, total saham milik Pemda DKI di perusahaan produsen miras PT Delta sebesar 26,25 persen.

"Hasil Penjualan (asumsi harga saham Rp3.800) Rp800 Miliar," ujar Riyadi dalam diskusi virtual dengan tema 'polemik kepemilikan saham Pemprov DKI jkt di PT Delta Djakarta', Rabu (10/3).

Dari total penjualan tersebut, kata Riyadi, Pemprov DKI bisa gunakan untuk berbagai kepentingan warga misalnya membangun gedung sekolah. Tak tanggung-tanggung dari penjualan itu bisa mendirikan 40 gedung sekolah baru dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar.

“Pembangunan rumah sakit Rp150 Miliar dapat dibangun 5 rumah sakit, atau sambungan air bersih Rp10 juta dapat dibangun 80.000 sambungan air bersih," paparnya. (Asp)

Baca Juga

Jika Jual Saham Bir, Pemprov DKI Bisa Bangun 40 Gedung Sekolah dan 5 Rumah Sakit

#Pemprov DKI #Wagub DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Bagikan