Dukung Anies Jual Saham Miras, Demokrat: Uangnya Bisa Bangun Rumah Sakit dan Sekolah

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 04 April 2021
Dukung Anies Jual Saham Miras, Demokrat: Uangnya Bisa Bangun Rumah Sakit dan Sekolah

Anggota Fraksi Demokrat DPRD, Mujiyono. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Demokrat DPRD DKI mendukung keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjual kepemilikan saham minuman keras (miras) di PT Delta Djakarta.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD, Mujiyono menilai pelepasan saham bir di PT Delta merupakan keputusan yang tepat. Ia meminta penjualan saham bir tersebut harus dilakukan secara profesional.

Baca Juga

Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

"Penjualan itu jangan sampai ngawur dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang," ujar Mujiyono di Jakarta, Minggu (4/4).

Untuk memuluskan rencana itu, Ketua Komisi A ini menyatakan fraksinya berniat mengikuti jejak fraksi lainnya di DPRD yang mengirimkan surat kepada pimpinan Dewan, Prasetyo Edi Marsudi berupa usulan rapat pembahasan penjualan saham PT Delta.

"Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan karena itu kan hak politik fraksi yang ada di Dewan," papar dia.

PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI, Santoso mengungkapkan, dengan melepas saham tersebut maka Pemprov DKI akan mendapatkan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dmn dlm masa pandemi ini pendapatan asli daerah (PAD) menurun tajam

"Hasil penjualan itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masya Jakarta seperti membangun rumah sakit atau sekolah," jelasnya.

Santoso menambahkan, sudah saatnya Pemprov DKI tidak lagi menjadi produsen minuman beralkohol karena memiliki saham di perusahaan bir tersebut.

Meskipun Pemda tidak lagi memiliki saham di perusahaan tersebut, lanjut Santoso, bukan berarti tidak memiliki otoritas dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di DKI.

Hai tersebut dikarenakan sangat berbeda antara pihak produsen minuman beralkohol dengan kewenangan regulator yang di miliki oleh Pemprov DKI.

"Posisi ini harus diketahui publik karena persepsi yang berkembang saat ini adalah jika pemerintah DKI Jakarta menjual sahamnya maka kewenangan untuk mengatur peredaran minol sudah tidak dapat dilakukan lagi," demikian Santoso.

Perlu diketahui, Pemprov DKI memiliki saham di perusahan bir itu sebesar 26,25 persen dan telah dimiliki Pemprov DKI sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin.

Sejak 2018 Gubernur Anies Baswedan sudah berikhtiar melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta dengan empat kali menyurati DPRD DKI untuk meminta restu.

Namun, langkah orang nomor satu di Jakarta itu mendapat bantu ganjalan dari Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Anak buah Megawati ini menyatakan tidak akan menyetujui penjualan perusahaan tersebut selama dirinya menjabat ketua dewan. (Asp)

Baca Juga

6 Fraksi Desak Ketua DPRD Gelar Pelepasan Saham Miras DKI

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan