DPRD DKI Perketat Pengawasan Bansos ke Warga Miskin

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 April 2020
DPRD DKI Perketat Pengawasan Bansos ke Warga Miskin

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pengawasan ketat pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov DKI bagi warga miskin dan rentan miskin selama selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat corona.

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani mengatakan tujuan pengawasan itu agar bantuan diberikan secara transparan dan tepat sasaran. Adapun, data Pemprov DKI akan menyalurkan Bansos kepada 1,2 juta kepala keluarga (KK) di ibu kota.

Baca Juga

Ini Harapan Anies atas Penerapan PSBB Wilayah Jabar-Banten yang Berbatasan dengan Jakarta

Bantuan yang diberikan berupa Beras 5 kilogram, Sarden/Kornet 350 gram, Snack 300 gram, Minyak Goreng 0,9 liter-1,0 liter, Sabun Mandi 190 gram, dan Masker Kain 2 pics.

"Saya pastikan pengawasan dari kami DPRD ketat dalam hal ini, karena ini adalan hak warga. Kami terus memantau proses pembagiannya karena khawatir itu tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya," kata Zita di Jakarta Selada (14/4).

Soal sikap dalam pemilihan Wagub DKI, PAN masih tunggu instruksi DPP
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (MP/Asropih)

Menurut dia, oengawasan ketat perlu dilakukan mengingat masih banyak warga yang membutuhkan belum mengetahui informasi adanya program Bansos dari Pemprov DKI. Padahal, sejauh ini sudah banyak warga yang terdampak secara ekonomi sejak Jakarta di landa pandemi virus korona.

"Kemarin banyak pesan yang masuk ke Saya, mempertanyakan kebenaran dari bantuan sosial ini, bahkan tidak sedikit pihak RT sebagai penanggung jawab di lingkungannya yang belum tahu terkait informasinya,” ucapnya.

Baca Juga

Tak Mau Dicap 'Omdo', Jokowi Ultimatum Menteri Cairkan Semua Bansos Pekan Ini

Zita berharap bantuan ke 1,2 juta KK ditahap awal yang sudah mulai dari 9 sampai 18 April nanti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa waktu ke depan selama PSBB berlangsung.

"Jangan sampai pemerintah memberi bantuan yang tidak cukup untuk kebutuhan warga selama PSBB, kasihan raykat. Jangan sampai telat, kalau telat di tahap pertama, pasti tahap kedua juga molor. Kasihan warga belum mendapat bantuan," tutup dia. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan