DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Untuk pembahasan APBD murni 2021 ini diikuti oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Sekertaris Daerah (Sekda) DKI saja.
"Baru TAPD aja, seperti Bappeda, asisten-asisten sekda. karena ini kan baru KUA-PPAS 2021," ujar anggota Banggar DPRD, Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).
Baca Juga
Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengklaim, total tamu yang hadir membahas APBD 2021 ini berjumlah 70 orang. Anggota Banggar sebanyak 53 orang dan 15 orang dari Eksekutif.
Gembong menjelaskan, alasan pembahasan APBD DKI 2021 di Puncak, karena mengejar ketenangan. Mengingat kasus corona di ibu kota masih tinggi, bila dibahas di Jakarta khawatir berpotensi tertular COVID-19.
"Kenapa ketenangan? karena memang Jakarta ini klaster covid masih lumayan tinggi kan. Jadi, supaya fokus, kita selenggarakan pembahasan di sana," terangnya.
Bila pembahasan ini dilakukan dengan sistem virtual atau online, ucap Gembong, diyakini akan mengalami kesulitan. Maka dari itu dalam bahasa APBD ini perlu ada pertemuan tatap muka di luar kota Jakarta.
"Kalau kita lakukan tatap muka di Jakarta, banyak anggota yang khawatir penularan covid. pertimbangannya itu. makanya, Bamus memutuskan untuk menyelenggarakan di sana (Puncak)," ungkapnya.
Anggota Komisi A ini juga mengklaim, dalam pembahasan ini tidak memakan waktu lama sehingga anggota Legislatif dan Eksekutif langsung pulang ke Jakarta tidak bermalam di sana.
Baca Juga
Pekan Ini DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak
"Langsung pulang, tidak ada penginapan," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih